Giri Menang (Suara NTB) – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lombok Barat (Lobar) nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (20/7/2026) lalu menyita perhatian publik.
Bahkan, kasus seperti ini telah tiga kali menimpa kepala daerah di Lobar. Kejadian ini pun diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, terutama jajaran Pemkab Lobar agar tidak terulang lagi di masa mendatang.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi pada media saat diminta tanggapan terkait kasus yang membelit LAZ.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan sebagai warga negara tentu menyerahkan dan menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di KPK. “Sebagai warga negara harus taat hukum. Kita doakan beliau (LAZ, red) untuk kuat dan tabah dalam menghadapi musibah yang dihadapi,” kata Ivan, Senin (27/7/2026).
Ivan mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan LAZ sebelum ditangkap KPK pada Senin (20/7/2026). Pertemuan terakhirnya dengan LAZ pada saat paripurna pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Gedung DPRD pada Sabtu malam (18/7/2026). Dan sehari sebelumnya waktu pisah sambut Kapolres Lobar Jumat (17/7/2026), ia bertemu dengan LAZ.
Ketua DPD II Golkar Lobar itu menyampaikan, kejadian ini sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak. Khususnya di pemerintahan Lombok Barat, supaya tidak terulang.
Ia juga berharap ke depan agar komunikasi di pemerintahan Lombok Barat dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus tetap terjalin baik. Dari awal ia selalu menekankan bahwa komunikasi itu sangat penting untuk menjaga hubungan antara dua lembaga ini.
“Kami harapkan kepada Bu Nurul Adha (Wabup) ini supaya komunitas lebih intens, lebih cairlah komunikasinya. Yang jelas hubungan kami dengan beliau-beliau ini baik-baik saja,” pungkasnya. (her)
