Giri Menang (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Lombok Barat menerima aduan terkait dugaan pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Tripat Lombok Barat. Pengurangan Jaspel ini hampir 50 persen, dari sebelumnya nakes menerima Rp4 juta menjadi RP2 juta. Menindaklanjuti temuan ini, pihak Dewan akan memanggil manajemen dan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Tripat.
Selain soal Jaspel, DPRD juga mengklarifikasi terkait pelayanan Rumah Sakit. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Muhali bersama Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuriansyah. Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuriansyah menegaskan pihaknya bicara sesuai dengan laporan, sesuai tugas DPRD menampung aspirasi masyarakat.
“Laporan terkait rumah sakit itu juga bagian dari masyarakat Lobar. Dugaan pemotongan Japsel ini ada yang sampai 50 persen,” tegas Syam sapaan akrab Ketua Perindo Lobar ini, Jumat (31/7/2026).
Ia mengatakan, Japsel ini sebagai bentuk penghargaan atau reward sebagai tambahan tunjangan yang diberikan rumah sakit terkait pelayanan Nakes. Jaspel ini menjadi hak ASN di rumah sakit. Menurut Dr. Syam, pemotongan Jaspel ini tidak ada yang salah. Namun, tentu harus dipertanggungjawabkan pemotongan Jaspel itu, ke mana arah dan peruntukannya. Apakah diperuntukkan menyelesaikan persoalan utang Rumah Sakit, ataukah untuk operasional rumah Sakit.
Namun, selama ini rumah sakit tidak ada punya masalah yang signifikan, malah diketahui rumah sakit ini memiliki PAD tinggi di Lobar. “Sehingga kami patut bertanya soal pemotongan Jaspel Nakes ini, arahnya ke mana?” ujarnya.
Terkait itulah, pihaknya butuh pertanggungjawaban keuangan dari manajemen rumah sakit khususnya Wadir Keuangan untuk menyampaikan secara terbuka.
DPRD Lobar akan Panggil Manajemen dan Dewas RSUD
Untuk itu pihaknya akan memanggil pihak manajemen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna mengklarifikasi dugaan pemotongan Japsel ini. Selain manajemen, Dewas Rumah Sakit juga akan ikut diundang. Menurutnya, kalau Dewas ini memilki kompetensi sesuai bidangnya, ia yakin persoalan di rumah sakit ini tidak akan terlalu banyak. Sebab Dewas ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelayanan, keuangan dan lainnya.
Jika hal ini berjalan baik, artinya Dewas ini memberikan hasil pengawasan yang benar bagi rumah sakit, maka dewan tidak mungkin terlalu jauh masuk. Dewas ini sendiri mengacu Peraturan Menteri sudah jelas diatur, komposisinya salah satunya dari organisasi profesi. Dari sisi keilmuan, Dewas boleh dari mana saja, sepanjang memiliki kompetensi untuk melakukan hal itu.
Menurutnya, kalau ingin Dewas yang independen, harusnya dari akademisi yang tidak punya kepentingan di rumah sakit. Sehingga persoalan pelayan dan infrastruktur di rumah sakit berdasarkan rekomendasi dari Dewas.
Aduan Jaspel oleh Nakes di Lobar Jadi Peringatan
Sementara itu, Ketua komisi IV Muhali menegaskan bahwa ada aduan yang diterima pihaknya terkait keluhan pemotongan Jaspel ini. “Kita terima laporan (aduan), kita kan berdasarkan laporan. Tentu ini akan kami tindakl anjuti,” tegas Ketua DPC PPP Lobar ini.
Aduan pemotongan Jaspel ini menjadi peringatan atau warning, karena dipertanyakan oleh Nakes. Hal ini wajar dipertanyakan, sebab Jaspel dipangkas tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan rumah sakit. “Kalau ada pemotongan tapi untuk pelayanan meningkat dan pengembangan, tentu itu tidak dipertanyakan,” imbuhnya. Sementara dari hasil pantauannya, sejauh ini pelayanan Rumah Sakit masih dikeluhkan.
Ditegaskannya, seharusnya Jaspel yang menjadi hak Nakes harus lebih diperhatikan, jangan terlalu banyak dipangkas dengan tujuan yang belum jelas.
Langkah komisi IV sendiri akan memanggil manajemen rumah sakit, bukan hanya mengklasifikasi soal Jaspel, tetapi banyak hal baik menyangkut pelayanan. Termasuk kalangan Dewas Rumah Sakit juga akan dipanggil untuk menanyakan sejauh mana hasil pengawasannya pada rumah sakit terkait berbagai hal tersebut. “Dewan pengawas juga akan kami undang,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan sekaligus Dewas Rumah Sakit Erny Suryana mengatakan bahwa terkait Jaspel Rumah Sakit bukan urusannya, karena langsung ke pihak manajemen dalam hal ini RSUD Tripat. Selaku Dewas pun, pihaknya tidak masuk dalam penghitungan Jaspel. “Ke pak Direktur, itu kan terkait kebijakan biar tidak salah,”imbuhnya. Selaku Dewas pun, sejauh ini belum ada laporan soal ini. “Belum ada laporan ke Dewas,” imbuhnya. (her)
