Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram berhasil menghemat anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga sekitar Rp3 miliar melalui kebijakan efisiensi yang mulai diterapkan sejak Maret 2026. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya penggunaan kendaraan dinas oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan penghematan anggaran BBM kendaraan dinas akan terus dilakukan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
“Efisiensi BBM kita dapatkan sampai nanti pembahasan APBD Perubahan. Sekitar Rp3 miliar yang berhasil kita hemat,” ujarnya, Kamis (6/8).
Menurut Alwan, kebijakan efisiensi tersebut membuat sejumlah kepala OPD memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.
Anggaran hasil efisiensi itu, lanjutnya, akan dialihkan untuk membiayai kebutuhan belanja yang dinilai lebih prioritas dan belum terpenuhi secara optimal.
“Anggaran yang dihemat akan digunakan untuk belanja yang lebih prioritas dan memang masih membutuhkan dukungan anggaran,” katanya.
Alwan menjelaskan, efisiensi tidak hanya diterapkan pada anggaran BBM kendaraan dinas. Sejak Maret 2026, sejumlah pos belanja di perangkat daerah juga ditunda pencairannya sebagai bagian dari langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.
Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menyentuh belanja operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Anggaran BBM untuk armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta kendaraan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetap dipertahankan.
“Belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap menjadi prioritas sehingga tidak dilakukan pemangkasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran akan terus diberlakukan hingga kondisi fiskal Pemerintah Kota Mataram kembali stabil.
“Sampai akhir tahun, sampai kondisi keuangan daerah benar-benar normal,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut kebijakan efisiensi anggaran berpotensi berlanjut hingga 2027, Alwan mengaku tetap optimis. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyikapi kebijakan tersebut secara positif dan tetap fokus menjaga stabilitas keuangan daerah. “Kita harus tetap positif, jangan pesimis,” pungkasnya. (pan)
