Mataram (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram tetap optimistis mampu mencapai target realisasi investasi sebesar Rp1,18 triliun pada 2026. Meski demikian, proses perizinan sejumlah investasi masih terkendala belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga kepastian status lahan di beberapa lokasi belum dapat dipastikan.
Adapun capaian akhir triwulan II 2026, realisasi investasi di Kota Mataram telah mencapai Rp736,86 miliar atau 62,36 persen dari target tahunan. Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang sesuai, meskipun terdapat sejumlah investasi yang belum dapat direalisasikan akibat persoalan tata ruang.
Kepala DPMPTSP Kota Mataram, H. Novian Rosmana, mengatakan minat investor untuk berinvestasi di Kota Mataram masih cukup tinggi, terutama pada sektor pergudangan, telekomunikasi, dan perumahan. Namun, belum tuntasnya penyusunan RDTR dan penyesuaian RTRW menyebabkan beberapa permohonan perizinan belum dapat diproses karena status lahannya belum memiliki kepastian.
“Ada beberapa pemohon yang sudah masuk, tetapi karena terkendala status lahan, prosesnya jadi tertunda,” ujarnya, Kamis (6/8).
Menurut Novian, sektor pergudangan masih menjadi salah satu sektor yang paling diminati investor. Sejumlah pelaku usaha mengajukan pembangunan gudang baru untuk mendukung kegiatan distribusi barang. Kondisi tersebut sejalan dengan posisi Kota Mataram sebagai pusat distribusi bahan pangan maupun material bagi wilayah Pulau Lombok.
Ia menjelaskan, dari dua permohonan pembangunan gudang yang telah diajukan, satu di antaranya sudah diproses karena seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. Sementara satu permohonan lainnya masih dalam tahap melengkapi dokumen.
Di sektor telekomunikasi, tren investasi juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga triwulan II 2026, jumlah menara telekomunikasi yang dibangun meningkat dari 56 unit menjadi 64 unit dengan nilai investasi mencapai Rp94,95 miliar.
Meski masih menghadapi kendala tata ruang, DPMPTSP tetap optimistis target investasi sebesar Rp1,18 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Menurut Novian, penyelesaian RDTR dan penyesuaian RTRW akan mempercepat proses perizinan sekaligus membuka peluang masuknya investasi baru pada semester kedua.
“Jika masalah status lahan dan RDTR ini bisa selesai dalam waktu dekat, saya optimistis target kita tercapai,” katanya.
Sebelumnya, Kota Mataram kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pelayanan perizinan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), DPMPTSP Kota Mataram berhasil masuk dalam 34 besar nasional untuk kategori pemerintah kota.
Prestasi tersebut diraih setelah nilai kinerja pelayanan perizinan Kota Mataram meningkat dari 81,956 pada penilaian sebelumnya menjadi 85,809 pada 2026. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya kualitas pelayanan perizinan sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kota Mataram. (pan)
