ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE, melontarkan kritik terhadap kinerja PT Pertamina menyusul kembali terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, persoalan distribusi BBM yang terus berulang menunjukkan lemahnya profesionalisme dalam pengelolaan layanan kepada publik.
Misban menilai alasan yang kerap disampaikan Pertamina, seperti kerusakan armada distribusi, tidak lagi dapat dijadikan pembenaran. Ia menyebut alasan tersebut merupakan dalih yang sudah berulang kali disampaikan setiap kali terjadi gangguan pasokan BBM.
“Alasan armada rusak itu alasan klasik yang tidak masuk akal. Persoalan seperti ini sudah terjadi berkali-kali, tetapi tidak pernah benar-benar diselesaikan,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (6/8).
Politisi Hanura ini mengatakan, sebagai perusahaan negara yang telah lama beroperasi, Pertamina seharusnya memiliki sistem distribusi dan langkah antisipasi yang matang untuk menghindari terjadinya kelangkaan BBM di daerah.
Menurutnya, permasalahan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Kondisi tersebut, kata dia, telah merugikan masyarakat karena harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan BBM.
“Ini bukan kejadian pertama. Hampir setiap ada kelangkaan, masyarakat yang menjadi korban. Mereka harus mengantre berjam-jam, sementara persoalan yang disampaikan selalu sama,” katanya.
Misban juga menyoroti besarnya fasilitas dan anggaran yang dimiliki Pertamina. Dengan sumber daya tersebut, ia menilai perusahaan pelat merah itu semestinya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan sanksi tegas kepada Pertamina apabila kembali terjadi kelangkaan BBM. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah pemberian sanksi berupa pemotongan gaji bagi jajaran perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas buruknya pelayanan.
“Saya mengusulkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas. Kalau terjadi kelangkaan BBM karena kelalaian, harus ada konsekuensi. Dengan begitu ada efek jera dan mereka lebih serius menjalankan tugasnya,” tegas Misban.
Anggota dewan dari Dapil Ampenan ini menegaskan bahwa kerusakan armada seharusnya sudah dapat diantisipasi melalui perencanaan dan pemeliharaan yang baik. Menurutnya, setiap peralatan pasti memiliki risiko mengalami kerusakan sehingga perusahaan wajib menyiapkan langkah mitigasi agar distribusi BBM tidak terganggu.
“Semua alat pasti bisa rusak. Justru karena itu harus ada antisipasi dan cadangan operasional. Jangan setiap terjadi gangguan masyarakat yang harus menanggung akibatnya,” ujarnya.
Misban berharap pemerintah pusat, memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi BBM yang terus berulang di berbagai daerah. Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi maupun kinerja Pertamina perlu dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh BBM. (fit)
