RENCANA penerapan sistem kupon parkir di Kota Mataram mendapat sorotan dari DPRD Kota Mataram. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji lebih matang karena dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru, terutama terkait mekanisme pembayaran, distribusi kupon, hingga potensi penyimpangan di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE, menilai sistem kupon parkir belum menjadi solusi yang tepat apabila tidak disertai kajian menyeluruh dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada bentuk pembayaran, tetapi bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan kepada seluruh masyarakat, termasuk warga dari luar Kota Mataram yang datang dan menggunakan fasilitas parkir.
“Siapa yang menjual kuponnya? Di mana? Orang yang baru datang dari Lombok Tengah atau Lombok Barat belinya di mana?” ujar Misban.
Ia menilai, jika kupon hanya dapat diperoleh di lokasi tertentu, maka penerapannya akan sulit efektif. Terlebih, pengguna kendaraan yang datang dari luar daerah belum tentu mengetahui tempat pembelian kupon.
Misban juga mengkritisi kemungkinan diberlakukannya pembayaran dengan berbagai metode, seperti kupon dan tunai secara bersamaan. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat membuka celah terjadinya kebocoran atau penyimpangan penerimaan retribusi parkir.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Mataram mempertimbangkan sistem pembayaran digital menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) atau kartu elektronik. Sistem tersebut dinilai lebih praktis karena pengguna cukup melakukan pembayaran secara langsung tanpa harus membeli kupon terlebih dahulu. “Jangan uji coba-uji coba melulu. Cari pola yang lebih canggih, jangan tradisional-tradisional,” tegasnya.
Misban mengatakan, sistem pembayaran digital juga dapat diterapkan secara lebih luas, tidak hanya untuk parkir, tetapi berpotensi digunakan dalam transaksi di pasar maupun layanan lainnya. Untuk itu, ia menyarankan Pemkot Mataram melakukan konsultasi dengan perbankan, seperti Bank NTB Syariah maupun Bank Mandiri, guna mencari sistem pembayaran yang paling efektif dan mudah diterapkan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan terkait retribusi tidak hanya dihitung berdasarkan simulasi di atas kertas. Sebab, jumlah kupon yang diterbitkan dan nilai penerimaan mungkin terlihat sesuai secara administratif, namun penerapannya di lapangan dapat berbeda. “Dikaji dulu, jangan langsung diterapkan,” katanya.
Menurut Misban, pemerintah perlu memastikan sistem yang dipilih mampu meminimalkan transaksi tunai, mempersempit ruang manipulasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Ia berharap Pemkot Mataram tidak kembali menggunakan pola pembayaran konvensional yang sebelumnya dinilai memiliki celah manipulasi. Kebijakan parkir, kata dia, harus diarahkan pada sistem yang lebih modern, transparan, cepat, dan akuntabel. “Cari cara yang cepat dan tepat. Sekali orang tidak bisa bermain, di mana pun digunakan,” pungkasnya.(fit)
