Giri Menang (Suara NTB) – Rendahnya realisasi belanja dan fisik di Lombok Barat (Lobar) hingga triwulan III ini yang baru 40 persen menjadi sorotan kalangan DPRD Lobar. Salah satunya yang belum maksimal dieksekusi yaitu program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Untuk itu kalangan DPRD pun meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban mengeksekusi programnya dievaluasi oleh pimpinan daerah.
Hal itu ditegaskan sejumlah anggota DPRD dalam interupsi pada rapat paripurna penyampaian kepala daerah tentang KUA-PPAS tahun anggaran 2027 di aula sidang Senin (31/8/2026). Anggota DPRD Lobar, Munawir Haris, menyampaikan desakan itu. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, mempertegas kembali komitmen kepada OPD.
Menurutnya, sejumlah program aspirasi masyarakat sudah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan. “Mohon mempertegas kembali OPD terkait ketidaksanggupan mereka dalam pelaksanaan kegiatan APBD 2026,” kata Munawir, Senin, 31 Agustus 2026.
Lebih lanjut, Munawir meminta pemerintah mengevaluasi kepala dinas yang tidak mampu menjalankan program.
Menurutnya, kepala OPD yang lamban belum melupakan kasus OTT KPK Eks Bupati Lalu Ahmad Zaini sebelumnya. “Evaluasi kepala dinas yang tidak mampu atau tidak mau bekerja, kita harus move on hari ini,” tegas legislator dari fraksi PAN tersebut.
Sementara itu, Munawir menilai pemerintah tidak perlu takut menjalankan program masyarakat selama usulannya jelas.
Bahkan, ia mengaku telah berkoordinasi dengan BPK, BPKP, dan KPK terkait pelaksanaan aspirasi masyarakat. “Yang tidak boleh kalau fiktif. Kalau sudah ada manfaat dan kelompoknya, jangan dipersulit,” katanya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Lobar dari Fraksi Golkar, Muhamad Zulkarnain, menyampaikan kritik serupa. Menurutnya, komunikasi antara anggota DPRD dan sejumlah kepala OPD masih bermasalah. Bahkan, beberapa kepala OPD enggan merespons komunikasi anggota dewan.
“Kepala OPD tidak berani merespons kami, kami kontak lewat telepon tidak mau jawab,” ujarnya.
Selain itu, Zulkarnain menyebut beberapa OPD mengaku menunggu arahan dari Wakil Bupati. Karena itu, ia meminta Wabup membuka ruang komunikasi yang lebih jelas dengan seluruh OPD.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lobar, Ummi Nurul Adha atau UNA, menegaskan setiap usulan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan setiap aspirasi memiliki proposal dan sasaran yang jelas.
“Kalau sudah sesuai aturan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan,” ujarnya.
Namun demikian, UNA menjelaskan desakan evaluasi dan mutasi kepala OPD tak bisa langsung terealisasi. Sebab, pemerintah tetap memiliki mekanisme evaluasi sebelum mengambil keputusan.
“Kalau saya harus melakukan mutasi, bagaimanapun sudah ada aturannya. Kita harus evaluasi panjang dan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri, jadi gak bisa langsung,” jelas Wabup. (her)
