Giri Menang (Suara NTB) – Pascaviral video protes Kepala Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, M. Taufiq, yang mempersoalkan bahkan menantang adu data Desil penerima bantuan sosial dengan kondisi faktual lapangan. Tim Pemkab Lobar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lobar serta Kecamatan turun menindaklanjuti keluhan tersebut.
Tim mengecek kondisi faktual di lapangan. Temuannya pun sangat miris, lantaran bantuan sosial di desa itu diduga tak tepat sasaran. Bahkan, banyak dari warga yang tergolong tidak mampu, lanjut usia (Lansia), dan disabilitas, tidak mendapatkan bantuan pemerintah hingga bertahun-tahun.
Kepala Dinsos PPPA Lobar, Arief Suryawirawan, mengatakan pihaknya turun meninjau langsung kondisi warga desa tersebut, Sabtu (29/8), bersama rombongan pemerintah desa dan kecamatan. Sesuai hasil turun ke desa setempat, warga Desa Sesela yang belum menerima bantuan hampir rata-rata masuk Desil 1 sampai dengan dengan Desil 4.
Dan ada pula yang sudah masuk daftar penerima manfaat, malah tanpa sebab, bantuannya dihentikan oleh pusat. “Seharusnya mereka dapat. Yang nggak dapat itu, yang rekeningnya terindikasi judol dan pinjol, atau meninggal, pindah, atau faktor lainnya. Apakah ada cara berhitungnya,” bebernya.
Menurutnya, pemerintah pusat menggelontorkan bantuan dengan mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil integrasi dari tiga sumber utama. Yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsoksek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3KE) yang kemudian dipadankan dengan data Dukcapil.
Ia menduga, warga Desa Sesela yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut disebabkan namanya tidak masuk di dalam DTSEN. Karenanya, Arief mendesak seluruh pemerintah desa, khususnya Desa Sesela melalui jajarannya, untuk melakukan pendataan ulang agar dapat diusulkan kembali ke daerah dengan deadline waktu sebelum tanggal 10 September 2026.
“Angka nasional yang belum menerima bantuan tinggi, sekitar 28 persen. Nah, ini kita minta diusulkan kembali. Nanti kita rekap semua usulan seluruh desa di Lobar ini, kemudian akan ditandatangan bupati untuk jadi usulan kabupaten,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sesela M Taufik mengatakan bahwa Kadis Sosial bersama tim turun memastikan kondisi faktual warga Sesela yang dilaporkan banyak tak menerima bantuan.
Tim pun turun ke sejumlah rumah penduduk yang kondisinya tidak mampu tetapi tidak menerima bantuan. “Temuannya banyak warga layak (tidak mampu) yang tidak menerima bantuan,” tegasnya, Sabtu (29/8/2026).
Temuan ini pun menjadi bahan bagi Dinsos untuk ditindaklanjuti. Namun pihak dinas minta pada kades untuk melakukan musyawarah desa guna memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan diusulkan melalui desa.
Selanjutnya nanti, Dinas mengusulkan ke Pusat. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas perhatian Dinsos PPPA Lobar yang turun ke desa untuk melihat secara langsung kondisi warganya yang belum menerima bantuan pemerintah. Selain Dinsos PPPA Lobar, pihaknya telah mengagendakan hearing dengan pihak DPRD Lobar, untuk membahas lebih jauh terkait warga yang tidak masuk dalam data penerima bantuan pemerintah. Sehingga, bantuan tersebut tepat sasaran.
“Data desil ini yang menghadirkan permasalahan sosial. Sebab, banyak yang layak menerima bantuan, tapi yang lain yang naik namanya,” keluhnya.
Selain itu, pihaknya menyoroti pelayanan kesehatan di Lobar. Pasalnya, masih banyak kartu BPJS warga yang membutuhkan pelayan kesehatan di rumah sakit tiba-tiba non-aktif.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pelayanan administrasi kesehatan dapat dialihkan ke pemerintah desa, agar warga, khususnya yang membutuhkan pelayanan cepat, bisa didaftarkan segera ke dalam program Universal Health Coverage (UHC).
“Warga kami yang lansia, sakit parah, disabilitas, kendala kami, kartu BPJS-nya tiba-tiba nonaktif. Terkadang kalau bukan orangnya langsung, tidak akan bisa dilayani dinas terkait. Kadus kami kewalahan karena harus bawa orangnya yang sedang sakit ke dinas,” ujarnya. (her)
