REKAYASA lalu lintas di kawasan Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, dinilai belum menjadi solusi permanen untuk mengatasi persoalan kemacetan. Pemkot Mataram didorong mencari solusi jangka panjang, salah satunya dengan membuka akses jalan baru menuju wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, SIP., mengatakan persoalan kemacetan di kawasan Rembiga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Menurutnya, pembangunan atau pembukaan jalur alternatif menuju Gunungsari perlu menjadi salah satu opsi yang dibahas bersama oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Solusi kemacetan Rembiga harus dibuka jalan baru ke Gunungsari. Ini harus dicarikan solusi bersama oleh Pemprov, Pemkot dan Pemkab Lombok Barat,” ujar Ismul kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Selasa (1/9)..
Ia menilai rekayasa lalu lintas yang saat ini kembali dilanjutkan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Sebab, keberadaan Simpang Empat Rembiga sebagai salah satu titik pergerakan masyarakat tetap harus dipertahankan dan dioptimalkan.
Menurut Ismul, rekayasa lalu lintas tidak seharusnya menjadi satu-satunya pilihan dalam jangka panjang. Pemerintah perlu menyiapkan alternatif infrastruktur yang dapat membagi beban arus kendaraan sehingga kepadatan di kawasan Rembiga dapat dikurangi.
“Rekayasa saat ini sementara, tidak permanen, karena bagaimanapun perempatan Rembiga harus tetap aktif,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, Ketua Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan rekayasa lalu lintas. Aspirasi warga, menurutnya, perlu didengar agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan.
Ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara lebih masif sebelum maupun selama penerapan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan.
“Aspirasi masyarakat harus didengar agar tidak terjadi pro dan kontra. Pemerintah harus melakukan sosialisasi lebih masif terkait kebijakan yang dibuat,” tegasnya.
Di sisi lain, Ismul mengapresiasi langkah Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram yang turun langsung melihat persoalan di lapangan. Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah menunjukkan adanya perhatian serius terhadap persoalan lalu lintas di kawasan tersebut.
Namun, ia berharap langkah tersebut dilanjutkan dengan dialog langsung bersama masyarakat yang terdampak. Dialog dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari jalan keluar yang dapat diterima seluruh pihak.
“Saya apresiasi langkah Pak Gub dan Pak Wali turun langsung, tapi perlu bertemu dan berdialog dengan masyarakat untuk bisa sepaham dan seturut,” tandasnya.
Ismul berharap penanganan kemacetan Rembiga tidak berhenti pada rekayasa lalu lintas semata. Menurutnya, pemerintah lintas wilayah perlu duduk bersama menyusun solusi jangka panjang, termasuk mengkaji kemungkinan pembukaan akses baru menuju Gunungsari sebagai jalur alternatif bagi masyarakat. (fit)
