BerandaHEADLINEPasca-kunjungan Putri Mahkota Victoria ke Indonesia, Bappenas–UNDP Soroti Pembangunan Berkelanjutan di Lombok

Pasca-kunjungan Putri Mahkota Victoria ke Indonesia, Bappenas–UNDP Soroti Pembangunan Berkelanjutan di Lombok

Mataram (Suara NTB) – Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard bersama Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Duta Kehormatan UNDP, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree dari Swedia, dalam kunjungannya ke Lombok, NTB pada 5–6 September 2026, menjadi rangkaian terakhir dari misi kunjungannya ke Indonesia.


Dalam keterangan yang diterima Suara NTB, Rabu (9/9), Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, menjelaskan, kunjungan ini memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan yang lebih luas yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara di dunia. Terutama, bagaimana membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan, sekaligus menciptakan peluang bagi masyarakat dan melindungi sistem alam yang menjadi penopang perekonomian mereka.


Di Lombok, ujarnya, tantangan tersebut dijawab melalui perpaduan antara infrastruktur yang tangguh, inovasi digital, mata pencaharian berbasis alam, serta pendekatan baru dalam pembiayaan aksi iklim dan keanekaragaman hayati. Kunjungan ini juga menegaskan kemitraan jangka panjang antara Indonesia, Swedia, dan UNDP dalam mendorong pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.


“Yang Mulia, dua hari ini merepresentasikan secara ringkas makna pembangunan bagi kami. Komunitas yang bangkit kembali, melindungi, dan bergerak maju bersama. Nilai-nilai tersebut juga mencerminkan prinsip yang telah lama kita junjung dalam kemitraan, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga ketahanan iklim dan ekonomi biru, yakni nilai-nilai yang selaras dengan prioritas nasional kita, Asta Cita,” ujarnya.


Dijelaskannya, pengalaman Lombok setelah gempa bumi dahsyat pada 2018 menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah hilang, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi guncangan di masa depan.


Di SMK Negeri 1 Pemenang, Lombok Utara, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree melihat secara langsung bagaimana infrastruktur publik tahan gempa yang dibangun kembali melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) UNDP, dengan pendanaan dari KfW, telah membantu memulihkan layanan penting sekaligus menanamkan ketangguhan dalam fondasi fisik masyarakat.


Namun, ketangguhan juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memulihkan mata pencaharian dan menciptakan peluang ekonomi baru. Diskusi Duta Kehormatan UNDP bersama pelaku UMKM di UPTD Bale KITA menunjukkan pentingnya kewirausahaan dan aktivitas ekonomi lokal dalam mengubah pemulihan pascabencana menjadi ketangguhan ekonomi jangka panjang, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata.

Selain itu, kunjungan ini juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, mulai dari tingkat masyarakat hingga pengembangan ilmu kedokteran mutakhir.


Di Puskesmas Pemenang, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree mempelajari SMILE (Electronic Immunization and Logistics Monitoring System), sebuah platform digital yang dikembangkan oleh UNDP dan Kementerian Kesehatan dengan dukungan Global Fund dan GAVI, the Vaccine Alliance. Dengan mengintegrasikan data terkait logistik vaksin, sistem ini membantu fasilitas kesehatan mengelola persediaan secara lebih efisien dan mendukung penyediaan layanan kesehatan esensial yang lebih andal.


Dalam kunjungannya di Jakarta sebelumnya, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree juga melihat perkembangan kapasitas Indonesia di bidang sains genom melalui Biomedical & Genome Science Initiative (BGSi), yang memanfaatkan whole genome sequencing untuk mendorong pengobatan presisi dan surveilans penyakit. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat berperan di berbagai tingkatan sistem kesehatan:

memperkuat penyediaan layanan kesehatan primer sehari-hari sekaligus memungkinkan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan mutakhir untuk mendeteksi ancaman penyakit dan mengembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dalam diagnosis dan pengobatan.


Di Gili Meno, Lombok Utara, delegasi mengeksplorasi solusi ekonomi biru yang menghubungkan pelestarian ekosistem laut dengan mata pencaharian masyarakat dan inovasi pembiayaan. Gili Meno merupakan salah satu lokasi inisiatif asuransi terumbu karang yang pertama di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 16 persen terumbu karang dunia yang mendukung perikanan, pariwisata, ketahanan pangan, serta perlindungan pesisir. Pariwisata berbasis terumbu karang di Gili Matra diperkirakan menghasilkan Rp9,5 triliun setiap tahun, sementara pendapatan harian masyarakat pesisir masih berada di bawah US$15.


Untuk membantu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, Bappenas dan UNDP telah menginisiasi skema parametric insurance atau asuransi parametrik. Skema ini dapat menyediakan pendanaan bagi masyarakat pesisir ketika suhu laut meningkat hingga tingkat yang berisiko serius bagi terumbu karang. Pendanaan ini dapat mendukung pemulihan dan rehabilitasi terumbu karang secara cepat, sekaligus membantu pelaku usaha lokal menghadapi dampak gangguan yang ditimbulkan oleh pemutihan karang (coral bleaching)—yaitu hilangnya warna dan kehidupan pada karang ketika mengalami tekanan akibat suhu perairan yang tidak normal dan terlalu hangat.


Kunjungan ini juga memperlihatkan budidaya rumput laut sebagai contoh bagaimana kegiatan ekonomi dapat dikembangkan selaras dengan lingkungan laut. Dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang bergantung pada ekosistem pesisir yang sehat, budidaya rumput laut menunjukkan potensi ekonomi biru dalam menciptakan pendapatan sekaligus mendukung ketangguhan lingkungan laut yang menjadi tumpuan masyarakat.


Pada kunjungan terakhir di Bayan, Lombok Utara, Putri Mahkota Victoria Ingrid Alice Desiree mempelajari pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat serta dukungan UNDP dalam proses verifikasi wilayah hutan adat melalui Program UN-REDD, dengan dukungan International Climate and Forest Initiative (NICFI) dari Norwegia. Melalui sistem hukum adat awig-awig, masyarakat menjaga hutan sekaligus mempertahankan tradisi dan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menambahkan, kunjungan Duta Kehormatan UNDP Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Pulau Lombok, menjadi pengingat yang kuat bahwa ketangguhan dibangun ketika kehidupan, mata pencaharian masyarakat, dan lingkungan berjalan bersama. Di Gili Meno, budidaya rumput laut menunjukkan bagaimana hal ini dapat diwujudkan dalam praktik—menciptakan pendapatan sekaligus membantu menjaga ekosistem laut yang menjadi tumpuan masyarakat. Ke depan, peluangnya adalah menghubungkan solusi yang berakar pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat ini dengan kebijakan, pembiayaan, dan investasi, sehingga apa yang berhasil di satu komunitas dapat membuka peluang dan membangun ketangguhan dalam skala yang jauh lebih besar. (ham)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO