Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan warga Sesela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan. Dampak BPJS dinonaktifkan mengakibatkan layanan kesehatan warga terganggu, bahkan warga kurang mampu lanjut usia terpaksa berhenti berobat.
Sejumlah warga mengaku baru mengetahui kepesertaan BPJS mereka bermasalah ketika datang ke fasilitas kesehatan. Akibatnya, warga yang sebelumnya mengandalkan layanan BPJS terpaksa membayar biaya pemeriksaan secara mandiri atau memilih tidak berobat karena keterbatasan ekonomi.
Halidin, salah seorang warga Sesela, mengaku mengalami kondisi tersebut ketika hendak menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Ia mengatakan, sebelumnya kepesertaan BPJS miliknya masih dapat digunakan, tetapi tiba-tiba dinyatakan tidak aktif saat melakukan pemeriksaan.
“Saya periksa, disuruh tiap bulan cek kesehatan terus. Pas bulan berikutnya saya periksa, ternyata sudah dicoret, sudah tidak aktif lagi,” kata Halidin, Rabu (16/9/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung sekitar satu tahun. Saat menanyakan penyebabnya, ia hanya mendapat penjelasan bahwa masa aktif kepesertaannya telah berakhir.
Sejak kepesertaannya tidak aktif, Halidin terpaksa mengeluarkan biaya sendiri ketika membutuhkan pemeriksaan. Namun, keterbatasan ekonomi membuatnya tidak selalu mampu mengakses layanan kesehatan. “Kalau tidak ada uang, saya tidak periksa. Kalau ada uang, baru saya periksa,” ucapnya.
Ia berharap kepesertaan BPJS miliknya dapat kembali diaktifkan sehingga tidak harus memilih antara berobat atau menanggung biaya hidup lainnya. “Harapannya aktif lagi. Dulu saya aktif tiap bulan. Saya takut kalau terlambat, BPJS dicoret,” katanya.
Halidin juga mengaku masih mengalami keluhan kesehatan. Namun, karena terkendala biaya, ia memilih mengurangi pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Kepala Desa Sesela, Taufik membenarkan adanya keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif. Menurut dia, jumlah warga yang terdampak mencapai ratusan orang berdasarkan laporan yang masuk ke pemerintah desa.
Taufik mengatakan pemerintah desa justru kesulitan memberikan penjelasan karena belum mengetahui secara pasti penyebab kepesertaan warga dinonaktifkan. “Ini sebenarnya yang kami harapkan kepada pemerintah, menjelaskan apa penyebabnya sehingga BPJS warga kami tiba-tiba terblokir,” kata Taufik.
Keluhan tersebut, lanjut dia, bahkan muncul dari warga yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Salah satu kasus yang disorot adalah warga yang sebelumnya mengalami stroke dan menjalani perawatan di rumah sakit.
Menurut Taufik, persoalan tersebut menjadi semakin berat bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi terbatas. Sebab, biaya pengobatan penyakit tertentu dapat mencapai puluhan juta rupiah.
Ia juga menyebut pemerintah desa kerap menerima keluhan masyarakat di luar jam kerja. Bahkan, warga terkadang menghubungi perangkat desa pada tengah malam setelah mengetahui BPJS mereka tidak dapat digunakan.
“Yang sangat miris kita lihat adalah para lansia dan jompo yang rentan terhadap penyakit. Yang sesak napas, stroke ringan, itu banyak yang terblokir. Bahkan ada yang stroke pun BPJS-nya terblokir,” tegasnya.
Bagi pemerintah desa, persoalannya bukan semata-mata mengenai kepesertaan BPJS, tetapi menyangkut keberlanjutan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.Taufik berharap kepesertaan warga yang memang masih memenuhi kriteria penerima bantuan dapat segera diverifikasi dan diaktifkan kembali tanpa proses yang menyulitkan.
“Kami berharap pemerintah kabupaten, instansi terkait, misalnya Dinas Kesehatan Lombok Barat, turun survei. Bagaimana sebenarnya kondisi warga kami di Desa Sesela terkait masalah BPJS ini,” katanya.
Taufik mengungkapkan, terdapat masukan menarik dari masyarakat terkait kebutuhan mereka. Sebagian warga, kata dia, bahkan menilai keberlanjutan jaminan kesehatan lebih penting dibandingkan bantuan lain yang sifatnya tidak berkaitan langsung dengan biaya pengobatan.
“Ada masyarakat yang bilang, lebih baik kami jangan diberi bantuan beras, Pak Kades. Yang penting BPJS kami aktif,” ujarnya.
Menurut dia, aspirasi tersebut menggambarkan kekhawatiran warga terhadap risiko biaya kesehatan yang sewaktu-waktu dapat membebani keluarga.”Ini rentan sekali karena biaya pengobatan terkadang sampai puluhan juta,” katanya.
Taufik menduga persoalan kepesertaan BPJS tersebut berkaitan dengan perubahan data desil atau pemutakhiran data tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menekankan perlunya penjelasan resmi agar pemerintah desa tidak hanya berspekulasi ketika menjawab pertanyaan warga.
Persoalannya, menurut dia, kondisi yang tercatat dalam data belum tentu menggambarkan keadaan warga sebenarnya. Karena itu, pemerintah desa meminta adanya verifikasi terhadap kondisi faktual masyarakat sebelum kepesertaan BPJS dinonaktifkan.
“Harapan kami mudah-mudahan ada solusi dan jalan keluarnya sehingga BPJS warga bisa diaktifkan kembali,” kata Taufik.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Lobar, Arief Suryawirawan mengatakan bahwa terkait BPJS kesehatan yang dinonaktifkan segera dikoordinasikan dengan OPD terkait dan BPJS kesehatan. (her)
