Taliwang (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan warga sebagai juru parkir untuk mengelola sejumlah titik parkir potensial. Dampaknya, ratusan titik potensial belum tergarap maksimal.
Kepala Dishub KSB, Suharno mengatakan, potensi pendapatan dari sektor perparkiran di daerah cukup besar. Padahal,ratusan titik yang dinilai dapat dikelola untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam memperluas pengelolaannya.
“Masalah parkir ini memang banyak mengalami kendala dan paling utama kami kesulitan mencari juru parkir,” ungkap Suharno, Jumat (30/10).
Untuk menjalin kemitraan dengan warga dalam mengelola parkir, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya berkoodinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencari masyarakat yang bersedia menjadi petugas parkir. Namun, usaha itu tidak berhasil karena warga enggan untuk bergabung. “Pola pikir masyarakat kita yang masih menganggap juru parkir itu pekerjaan rendahan,” cetusnya.
Dishub juga pernah menjajaki kerja sama dengan salah satu perusahaan pengelola parkir dari Mataram, yang menunjukkan ketertarikan untuk mengelola potensi parkir di KSB. Perusahaan tersebut bahkan telah melakukan survei langsung ke sejumlah titik parkir. Tetapi, rencana kerja sama itu belum dapat direalisasikan karena perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal yang bersedia direkrut sebagai juru parkir dengan sistem penggajian sesuai ketentuan perusahaan.
“Ketika mereka turun melakukan survei dan mencari orang untuk direkrut sebagai petugas parkir, ternyata masyarakat tidak mau bergabung. Mereka tidak bersedia bekerja dengan sistem gaji sesuai aturan perusahaan,” ujarnya.
Menurut Suharno, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum bisa mengelola seluruh potensi perparkiran yang tersedia. Saat ini, pengelolaan parkir oleh Dishub baru menjangkau sekitar 50 titik yang tersebar di wilayah Kecamatan Taliwang dan Seteluk. “Itu masih kurang kalau dibanding potensi titik parkir kita yang ada di seluruh kecamatan,” katanya.
Dishub lanjutnya, sebenarnya tetap memprioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan parkir. Bahkan, sejumlah warga telah mendapatkan pembinaan untuk menjalankan tugas sebagai juru parkir. “Tapi sebagian diantaranya lebih memilih mengelola parkir secara mandiri dibandingkan menjadi petugas dalam skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah,” tukasnya.
Suharno mengaku kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya potensi pendapatan parkir yang belum terkelola secara optimal. Karena itu, pihaknya masih berupaya mencari pola pengelolaan yang dapat diterima masyarakat sekaligus memastikan aktivitas perparkiran memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.(bug)
