Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, memberikan perhatian khusus terkait program pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hingga kini masih sangat jauh dari target. Permasalahan lahan menjadi kendala utama.
“Persoalan lahan yang masih menjadi kendala utama saat ini dan harus segera dituntaskan, jangan sampai program prioritas Presiden ini tidak berjalan di Sumbawa, karena lahan yang tidak tersedia,” kata Ansori saat memimpin rapat pekan kemarin.
Ia menegaskan, pembentukan KDMP merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Karena progres hingga bulan April masih rendah, sehingga ia meminta kepada seluruh pihak untuk lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala tersebut.
“Percepat prosesnya dan apa yang menjadi kendala di lapangan untuk segera dilaporkan secara rinci karena tujuan utama kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Wabup menekankan pentingnya identifikasi persoalan di lapangan sejak dini, khususnya terkait aspek legalitas lahan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi permasalahan hukum setelah pembangunan gerai rampung.
“Jangan sampai setelah dibangun justru muncul gugatan dari pihak lain. Karena itu, persoalan lahan harus benar-benar dituntaskan, statusnya harus jelas dan clean and clear,” ujarnya.
Ia meminta kepala desa dan lurah untuk lebih aktif mengawal progres pembangunan KDMP di wilayah masing-masing khususnya persoalan lahan. Selain itu, koordinasi dengan pihak kecamatan dan perangkat daerah terkait harus terus diperkuat dalam percepatan pembangunan KDKMP.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan bekerja lebih optimal agar target pembangunan KDMP di Sumbawa dapat tercapai sesuai rencana,” tukasnya.
Sebelumnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (KUKMindag), mencatat sebanyak 75 titik atau lokasi yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai. Sementara, dua lokasi pembangunannya telah rampung.
“Jadi, terhadap 75 desa yang belum memiliki lahan tetap akan menjadi atensi, sehingga realisasi pembangunannya bisa segera dilakukan,” kata Kadis KUKMindag Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara.
Faktor utama yang menjadi penghambat percepatan program tersebut yakni persoalan lahan. Bahkan saat ini kata dia, masih berproses ada sekitar 64 titik dan ada tiga titik yang lahannya bermasalah dan saat ini masih dalam upaya penyelesaian.
“Aset milik pemerintah provinsi dan Kementerian lembaga yang ada di daerah juga kita surati untuk permohonan lahan, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” tukasnya. (ils)
