PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengklaim penurunan nilai mata uang rupiah bisa menggenjot investor untuk berinvestasi di NTB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengatakan semakin lemah nilai mata uang suatu negara dijadikan kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi.
“Justru kalau para investor itu melihat dengan lemahnya rupiah dibanding mata uang mereka, itu kesempatan menurut mereka,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.
Lemahnya rupiah, lanjutnya sejauh ini belum berdampak pada iklim investasi daerah. Meski banyak yang menilai turunnya nilai mata uang Indonesia ini sebab kepercayaan global yang menurun terhadap Indonesia, Irnadi memastikan sejauh ini investasi di daerah tetap jalan. Bahkan banyak investor yang menunggu untuk menjajaki kerja sama NTB.
“Tidak terlalu berdampak menurut saya. Karena dari sisi trendnya saya lihat lemahnya rupiah itu persoalan yang sedikit di luar investasi,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi geopolitik termasuk dengan anjloknya rupiah tidak beririsan dengan iklim investasi. Untuk itu, pada triwulan pertama tahun ini realisasi investasi di NTB tembus 18 triliun. Meningkat sekitar lima persen dibanding triwulan yang sama pada tahun lalu.
Irnadi mengakui hingga kini investasi di NTB masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan investor asal Asia Timur masih mendominasi. Selain itu, investor dari Australia, Amerika Utara, dan Eropa juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi investasi di NTB.
Saat ini, pemerintah daerah juga mencatat adanya minat investasi baru yang cukup tinggi. Sedikitnya lebih dari lima investor besar telah mengajukan permohonan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Gubernur NTB untuk membahas peluang investasi.
“Mayoritas berasal dari sektor pariwisata, tetapi ada juga yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, serta industri,” katanya.
Ke depan, Pemprov NTB menargetkan penguatan sektor hilirisasi sebagai salah satu fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah berharap sejumlah proyek hilirisasi yang konkret dapat mulai terwujud paling lambat pada akhir 2026 atau tahun 2027.
Salah satu contoh yang tengah didorong adalah pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian, termasuk pabrik beras yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat. “Rencananya NTB akan dibangun pabrik beras di daerah Lombok,” pungkasnya. (era)
