WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, meminta pemerintah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan distribusi dan penjualan minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita di pasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh haknya atas barang bersubsidi.
Menurut Baiq Mirdiati, pembelian MinyaKita perlu dibatasi maksimal dua liter per orang karena produk tersebut merupakan minyak goreng bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan distribusi serta menjaga ketersediaan stok di pasaran.
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti masih adanya perbedaan harga MinyaKita di sejumlah warung dan toko yang dinilai tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Pengawasan perlu terus dilakukan untuk mencegah praktik penjualan MinyaKita di atas HET. Masyarakat berhak mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.
Baiq Mirdiati juga meminta dinas terkait untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan lokasi penjualan guna memastikan kepatuhan para penyalur dan pedagang terhadap aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa apabila masih ditemukan pelanggaran harga di tingkat penyalur, pemerintah perlu mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi atau menghentikan alokasi distribusi kepada pihak yang terbukti melanggar.
Selain minyak goreng, anggota dewan tiga periode ini menekankan bahwa komoditas bersubsidi lainnya, seperti beras, harus dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Menurutnya, praktik penjualan di atas ketentuan dengan alasan kelangkaan barang masih kerap terjadi dan menjadi keluhan masyarakat.
Baiq Mirdiati menyampaikan bahwa stabilitas harga minyak goreng bersubsidi sangat penting bagi pelaku usaha mikro, seperti pedagang gorengan dan makanan siap saji. Dengan harga yang terjangkau, para pelaku usaha dapat menekan biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang layak.
“Keberadaan minyak goreng bersubsidi sangat membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil. Karena itu, pengawasan distribusi dan harga harus menjadi perhatian bersama,” katanya. (fit)
