Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih Pemkot Mataram berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pencapaian tersebut disampaikan Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Hj. Istiningsih, S.Ag dan Hj. Baiq Mirdiati pada Senin (22/6).
Dalam pidatonya, Wawli menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh jajaran eksekutif atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin sehingga opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut dapat terus dipertahankan.
“Pemerintah Kota Mataram telah dapat mempertahankan Opini WTP yang ke-12 kali berturut-turut. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerja sama yang baik selama ini,” ujarnya.
Pemeriksaan atas LKPD Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 dilakukan dalam dua tahap. Pemeriksaan interim berlangsung selama 45 hari mulai 28 Januari hingga 13 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci selama 40 hari mulai 1 April hingga 13 Mei 2026.
Dari sisi kinerja anggaran, realisasi pendapatan daerah Kota Mataram pada 2025 mencapai Rp1,98 triliun atau 103,65 persen dari target sebesar Rp1,91 triliun. Realisasi tersebut meningkat 8,71 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp1,82 triliun.
Kontributor terbesar pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Transfer yang terealisasi sebesar Rp1,28 triliun atau 102,42 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp671,05 miliar atau 106,22 persen dari target yang ditetapkan.
Peningkatan signifikan terjadi pada sektor pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp318,42 miliar atau naik 47,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Retribusi daerah juga mencatat pertumbuhan tajam dengan realisasi Rp318,27 miliar atau meningkat 700,78 persen dibandingkan tahun 2024.
Di sisi belanja, Pemkot Mataram merealisasikan belanja daerah sebesar Rp1,89 triliun atau 91,35 persen dari anggaran Rp2,07 triliun. Nilai tersebut meningkat 7,12 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1,50 triliun, disusul belanja modal sebesar Rp385 miliar. Sementara itu, belanja tidak terduga terealisasi Rp2,62 miliar dan belanja transfer keuangan sebesar Rp4,27 miliar.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Mataram pada akhir Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp249,72 miliar. SiLPA tersebut berasal dari APBD, BLUD RSUD Kota Mataram, BLUD Puskesmas, Dana BOK Puskesmas, serta Dana BOS.
Dalam laporan neraca, total aset Pemkot Mataram hingga akhir 2025 mencapai Rp4,70 triliun. Jumlah kewajiban tercatat sebesar Rp105,84 miliar, sedangkan ekuitas mencapai Rp4,60 triliun.
Sementara itu, pada Laporan Operasional, pendapatan operasional tercatat sebesar Rp2,26 triliun atau naik 17,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Surplus operasional mencapai Rp497,01 miliar, meningkat 78,90 persen dari tahun 2024. Adapun surplus laporan operasional tercatat sebesar Rp494,76 miliar.
Pemerintah Kota Mataram menyatakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya sebagai bagian dari proses legislasi dan pengawasan anggaran daerah. (fit/*)
