Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus membenahi upaya percepatan penurunan stunting setelah daerah ini masih berada di kategori zona merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain memperkuat Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan segera dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Muksin, kepada media di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026) mengatakan, pihaknya tengah menelusuri akar persoalan yang menyebabkan angka stunting di Lotim masih tinggi.
DP3AKB telah menggelar rembuk bersama para penanggung jawab program, operator, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah pembenahan. Momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) juga dimanfaatkan sebagai titik awal mempercepat penanganan stunting.
“Kami juga mengirim tim ke Perwakilan BKKBN NTB untuk melakukan koordinasi agar penanganan stunting di Lombok Timur lebih terarah,” ujarnya.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting di Lombok Timur saat ini masih berada di angka 19,46 persen. Sebanyak 111.047 balita menjadi sasaran berbagai intervensi agar tidak masuk kategori stunting.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengoptimalkan Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting). Namun realisasinya masih jauh dari target.
Muksin mengungkapkan capaian program Genting baru sekitar 25 persen, padahal memasuki Juli seharusnya sudah melampaui 50 persen. Bahkan beberapa kabupaten lain di NTB seperti Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat telah melampaui target.
Ia menilai rendahnya capaian tersebut bukan karena minimnya kegiatan di lapangan, melainkan banyak intervensi yang belum tercatat dalam sistem pelaporan.
“Teman-teman sebenarnya sudah bergerak melakukan pendampingan, tetapi penginputan kegiatan belum menyeluruh sehingga capaian terlihat rendah,” katanya.
Target program ini mencapai 14 ribu orang tua asuh. Sementara saat ini Lombok Timur memiliki 3.063 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang aktif melakukan pendampingan. Setiap TPK dinilai mampu mendampingi empat hingga lima anak berisiko stunting.
DP3AKB berencana mengoptimalkan seluruh TPK agar tidak hanya menerima honorarium, tetapi juga menjalankan fungsi utama sebagai pendamping keluarga. Sinergi juga akan diperkuat bersama TP PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), organisasi nonpemerintah, hingga seluruh OPD agar ikut menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.
Muksin menyebut beberapa akar persoalan stunting di Lombok Timur masih didominasi pernikahan usia anak, pola makan yang belum seimbang, serta pemberian ASI yang belum optimal sehingga berdampak pada tumbuh kembang anak.
Sementara itu, pelaksanaan Program MBG diketahui belum dapat dibuktikan mampu menekan angka stunting di Lombok Timur meski secara konsep diyakini memiliki potensi besar.
Menurut Muksin, seluruh balita sasaran telah menerima MBG. Namun pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan pengawasan ketat agar makanan benar-benar dikonsumsi oleh balita, bukan anggota keluarga lainnya.
Ia menjelaskan kader pendamping yang mengawal distribusi MBG juga memperoleh insentif sebesar Rp1.000 per ompreng untuk memastikan makanan sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Secara konsep MBG seharusnya mampu menekan stunting. Tetapi sampai sekarang belum ada hasil evaluasi yang benar-benar menunjukkan dampaknya terhadap penurunan stunting di Lombok Timur. Karena itu program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tepat manfaat,” tegasnya.
Pemkab Lotim berharap penguatan program Genting, optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dapat menjadi langkah nyata untuk mempercepat penurunan angka stunting dan mengeluarkan Lombok Timur dari kategori zona merah. (rus)
