Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Drs. HM Zaini, menyoroti sejumlah persoalan di sektor kesehatan, mulai dari keterbatasan pelayanan di posyandu, minimnya alat kesehatan, hingga perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan kader posyandu. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan tanggapan dalam pembahasan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 baru-baru ini.
Zaini mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian Dewan adalah pelayanan kesehatan di tingkat posyandu yang masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Menurutnya, posyandu tidak hanya melayani warga di lingkungan setempat, tetapi juga masyarakat dari wilayah lain yang datang untuk memperoleh layanan kesehatan.
“Sering kali masyarakat dari wilayah yang berbatasan juga memanfaatkan layanan posyandu. Namun, peralatan kesehatan yang dibawa petugas puskesmas jumlahnya terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pemeriksaan,” ujar anggota dewan dari Dapil Selaparang ini.
Ia menjelaskan, keterbatasan tersebut terutama terlihat pada alat pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan kadar gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan kesehatan dasar lainnya. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Zaini, pemerintah harus memastikan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung operasional posyandu benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Sebab, posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan warga.
Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti capaian indikator kesehatan daerah, termasuk prevalensi stunting yang sebelumnya mengalami penurunan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah karena penurunan angka stunting merupakan hasil kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya Dinas Kesehatan.
“Ke depan harus dipastikan strategi yang dilakukan tetap berjalan sehingga angka stunting tidak kembali meningkat. Sinergi seluruh OPD perlu terus diperkuat agar capaian yang sudah diraih dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” katanya.
Zaini juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program kesehatan bagi anak-anak sekolah, termasuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai target.
Di sisi lain, ia menilai kesejahteraan kader posyandu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. “Kader posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap mereka masih perlu ditingkatkan, termasuk terkait honorarium yang diterima,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat muncul usulan agar kader posyandu yang telah mengabdi selama bertahun-tahun mendapatkan peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, usulan tersebut patut kembali dikaji sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para kader. (fit)
