Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sumbawa, telah mengusulkan anggaran sebesar Rp1,1 miliar sebagai bentuk kesiapan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tahun 2027.
“Anggaran itu kita usulkan untuk memenuhi persyaratan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat di Sumbawa. Berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Kementerian PU belum lama ini,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, Kamis (9/7).
Ia melanjutkan, anggaran tersebut nantinya diperuntukkan untuk pembangunan sumur bor sebesar Rp400 juta dan pembuatan jalan sebagai akses utama sebesar Rp700 juta. Fasilitas tersebut dianggap sangat penting disiapkan daerah dalam mendukung terbangunnya sekolah rakyat di wilayah setempat.
“Dua item pekerjaan itu merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi dalam mendukung pembangunan sekolah rakyat. Apalagi item itu merupakan persyaratan khusus saat zoom kemarin,” ujarnya.
Largo sapaan akrabnya melanjutkan, khusus untuk fasilitas air bersih, pihaknya sudah menyiapkan dua sumber yakni PDAM dan sumur bor. Khusus untuk jaringan PDAM yang eksis sampai di simpang Kompi Batalion Senapan, sehingga perlu diperpanjang untuk mencapai lokasi pembangunan sekolah rakyat.
“Kita butuh jaringan tambahan supaya bisa sampai ke lokasi sekolah rakyat sekitar 400 meter. Kekurangan debit air itu nantinya akan dipenuhi dari sumur bor,” ujarnya.
Sumur bor yang akan dibangun nantinya akan mampu memenuhi debit air sekitar 2-3 liter per detik. Angka tersebut tentu sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan konstruksi yang diperkirakan sekitar 1-3 liter per detik akan disalurkan melalui jaringan PDAM.
“Air yang kita sediakan ini hanya untuk tahap pelaksanaan saja, nanti kalau sudah beroperasi kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BBWS untuk penyiapan air baku pasca pembangunan,” terangnya.
Pihaknya menargetkan dua pekerjaan tersebut, harus tuntas di tahun 2026,sehingga tahap konstruksi sekolah rakyat di tahun 2027 sudah tidak ada kendala lagi dan diharapkan tuntas dalam tahun yang sama.
“Kami terus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan sarana tersebut,sehingga pekerjaan yang menjadi beban pemerintah bisa tuntas di tahun 2026 dan di tahun 2027 tahap konstruksi sudah mulai dilakukan,” demikian kata dia. (ils)
