Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan gedung baru kantor DPRD NTB sepertinya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana awal untuk diselesaikan dalam waktu sekali tahun anggaran. Namun pembangunannya diproyeksikan dilakukan secara bertahap atau multiyears. Hal itu terjadi karena kondisi anggaran di pemerintah pusat yang masih sangat terbatas.
Dikonfirmasi terkait hal itu Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra mengatakan bahwa pihaknya tidak masuk dalam urusan kebijakan anggarannya. Sebab hal itu menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau menyangkut anggaran itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Karena memang anggarannya kan dari APBN. Jadi seperti apa skemanya tergantung pusat,” ujar Hendra saat dikonfirmasi Suara NTB pada Jumat (21/8).
Ditegaskan Hendra bahwa pihaknya di daerah lebih fokus pada persiapan pembangunan saja. Seperti mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pembangunan gedung tersebut.
Disebutkannya sejumlah dokumen teknis seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin). Menjadi konsentrasi dan fokus yang harus disiapkan pihaknya.
“Kalau di kami fokus menyiapkan persiapan UKL-UPL, Amdal Lalin dan lainnya. Kami sudah menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pembangunan gedung tersebut,” kata Hendra.
Namun demikian terlepas dari seperti apa nantinya pembangunan kantor DPRD NTB. Pihaknya di sekretariat dewan akan tetap berupaya maksimal untuk memberikan dukungan kinerja kepada para anggota dewan.
Karena itu meski gedung baru nantinya belum bisa difungsikan, Hendra memastikan aktivitas DPRD NTB tetap berjalan normal. Rapat-rapat komisi masih dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang yang tersedia di kantor DPRD saat ini.
”Kalau ruang rapat komisi masih bisa disiapkan di Kantor DPRD. Cuma ruang fraksi saja di kantor partai masing-masing. Insyaallah tidak terganggu, agenda-agenda anggota tetap berjalan,” jelasnya.
Sebelumnya ditempat terpisah Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengungkapkan kondisi APBN 2027. Dimana dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sekitar Rp 118 triliun pada tahun 2026, kini hanya berada di kisaran Rp 97 triliun hingga Rp 98 triliun.
Kondisi tersebut dipastikan akan ikut berdampak pada alokasi pembangunan fisik gedung DPRD NTB. Dari kebutuhan awal sekitar Rp 250 miliar, anggaran yang berpotensi dikucurkan pada tahap awal tahun depan diperkirakan belum mencapai Rp 100 miliar. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap. (ndi)
