Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran mencapai Rp4 miliar. Anggaran itu diperuntukan untuk mendukung program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi (PISEW) Tahun 2026. Program ini menyasar 16 desa yang tersebar di delapan kecamatan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, Hariman, S. E., M. Si., mengatakan alokasi anggaran untuk mendukung program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi (PISEW) setiap kecamatan mendapat alokasi senilai Rp500 juta untuk dua desa. Artinya, anggaran tidak dibagi masing-masing Rp500 juta per desa, melainkan dikelola untuk kebutuhan pembangunan di dua desa dalam satu kecamatan.
“Bukan per desa, jadi dua desa itu langsung kelola anggaran,” kata Hariman saat dikonfirmasi pada Rabu (16/9).
Delapan kecamatan yang masuk perencanaan PISEW 2026 yakni Kecamatan Soromandi, Woha, Palibelo, Belo, Langgudu, Lambi, Sape, dan Wera. Masing-masing kecamatan mencakup dua desa,sehingga total terdapat 16 desa yang menjadi sasaran program.
Menurut Hariman, kegiatan yang dapat diarahkan melalui program tersebut antara lain peningkatan jalan usaha tani, saluran drainase, tempat penjemuran ikan, pasar desa, hingga pembangunan jembatan dengan bentang maksimal enam meter.
PISEW sendiri merupakan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum RI,untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan. Program ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Infrastruktur yang dibangun diarahkan agar memberi manfaat langsung terhadap aktivitas ekonomi kawasan perdesaan.
Hariman berharap pelaksanaan PISEW di Kabupaten Bima,tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi turut memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat melalui penggunaan sumber daya lokal.
“Saya berharap program ini membawa dampak ekonomi karena harus menggunakan tenaga kerja dan material lokal,” ujarnya.
Selain membuka aktivitas ekonomi selama pembangunan, infrastruktur yang dihasilkan diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat setelah program selesai. Hariman menyebut manfaatnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat di wilayah penerima.
“Di samping infrastruktur yang dibangun bermanfaat untuk masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial,” pungkasnya. (hir)
