Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB melakukan rapat evaluasi terhadap kelembagaan jajaran pengawas Adhoc pemilu 2024. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kesiapan pengawas Adhoc dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak NTB 2024.
Evaluasi dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratif, yang dihadiri oleh seluruh Ketua Bawaslu 10 Kabupaten/Kota se NTB dan juga seluruh Ketua Panwascam (Panitia pengawas Kecamatan) se NTB. Dalam kesempatan itu Itratif menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemilu 2024.
“Kegiatan ini penting karena akan mengevaluasi terkait kelembagaan di pemilu 2024. Kita butuh evaluasi mendalam sehingga kita bisa menemukan solusi atas akar permasalahan yang ada untuk perbaikan kita ke depan,” ucap Itratif pada Jumat 14 Juni 2024.
Disampaikan Itratif bahwa pada penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin, kinerja Panwascam salah satu yang menjadi sorotan publik. Banyak sekali isu yang muncul ke publik terkait dengan integritas penyelenggara di tingkat kecamatan. Hal tersebut memberikan citra negatif kepada lembaga Bawaslu.
“Persepsi publik terhadap kinerja Panwascam salah satu yang jadi sorotan. Persepsi publik itu sangat penting, karena itu menjadi wajah kita di masyarakat. Sehingga kita perlu melakukan evaluasi sudah sejauh mana pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” papar Itratif.
Itratif juga mengingkatkan bahwa dinamika politik Pilkada dengan pemilu sangat berbeda. Tingkat kerawan pelanggaran di Pilkada dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerawanan pada pemilu 2024 kemarin. “Dinamika Pemilu dan Pilkada tentu berbeda, dan kita harus sadar bahwa kerawanan dalam Pemilihan (Pilkada) lebih tinggi dibanding Pemilu karena berbagai faktor,” katanya.
Karena itu dia meminta kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk pengawas ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan harus tetap bersiap menghadapi berbagai tantangan dan kerawanan yang muncul saat tahapan Pilkada 2024 berlangsung. “Sehingga kita dituntut ke depan kinerja badan Adhoc bisa meningkat kualitasnya. Mengapa ini penting, karena Pilkada itu berbeda dengan Pemilu. Lebih kompleks dan dinamis,” katanya.
Dijelaskanya alasan Pilkada jauh lebih rawan dari pemilu karena adanya faktor kedaerahan dan identitas yang melekat pada setiap pasangan calon maupun preferensi pemilih pada Pilkada mendatang. Seperti faktor geografis, etnisitas, bahkan agama dapat mempengaruhi dinamika pemilihan di NTB.
“Faktor identitas bisa menuju pada fanatisme kedaerahan yang harus kita waspadai, karena nanti bisa ke arah politisasi SARA atau politik identitas, dan tugas kita semua adalah mencegah supaya isu SARA tidak berkembang di masyarakat saat Pilkada, agar tidak mengakibatkan disintegrasi,” serunya.
Tidak hanya politisasi SARA, Itratip juga mengingatkan jajarannya untuk melakukan pencegahan pelanggaran lainnya, seperti netralitas ASN dan Kepala Desa. Hal tersebut berdasarkan banyaknya laporan pelanggaran netralitas ASN dan kepala Desa yang diterima pada saat tahapan Pemilu 2024 lalu.
“Tugas kita semua harus bagaimana aktif melakukan pengawasan dan antisipasi akan potensi kerawanan itu. Pada kesempatan ini saya ingin memastikan seluruh jajaran pengawas agar sukses gunakan anggaran, sukses kinerja pengawasan dan sukses pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” pungkasnya. (ndi)