Giri Menang (Suara NTB) – Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar Dialog Publik dan Deklarasi Anti Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), Sabtu, 21 September 2024.
Hadir dalam kegiatan ini, Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham, M.Pd., Anggota Forkopimda, Kepala OPD, Penyelenggara Pemilu, Tokoh agama lintas agama, tokoh pemuda serta undangan lainnya. Dalam sambutannya Pj Bupati Lobar H. Ilham mengajak semua pihak untuk mensukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang.
Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga kondusivitas dan keamanan saat pilkada maupun pasca pilkada. Selain itu hal tersebut juga dapat dilakukan melalui penggunaan hak pilih sesuai dengan asas pemilu.
“Mari kita jaga kondusivitas daerah kita saat pilkada dan pasca pilkada agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses” pesannya.
Ilham menyampaikan salah satu tugas atau mandatori pemerintah pusat adalah mensukseskan pelaksanaan pilkada, sehingga dialog dan diskusi lintas agama ini dibutuhkan agar situasi dan kondisi daerah jelang pilkada tetap kondusif. Hal ini juga untuk mencegah politisasi SARA yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Dengan dialog dan diskusi lintas agama yang dilanjutkan deklarasi anti politisasi SARA kita berharap pilkada berjalan dengan damai dan lancar” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga Ilham meminta kepada semua pihak untuk dapat menyikapi berbagai perkembangan politik secara dewasa dan bijak. Ia mengatakan perbedaan politik adalah hal yang biasa dan jangan sampai memecah belah masyarakat. Kegiatan ini berjalan dengan lancar yang kemudian dilanjutkan oleh deklarasi dan penandatangan anti politisasi sara oleh forkopimda dan tokoh agama serta berbagai pihak. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog publik.
Ketua KPU NTB M. Khuwailid mengatakan, dalam konteks demokrasi, semua warga, apapun agama dan golongannya, punya hak yang sama dalam politik, punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Ia mewanti-mewanti Pilkada mendatang tidak diwarnai oleh gesekan yang berlatar belakang SARA.
Sementara dalam dialog, Kades Kediri Selatan Edy Erwinsyah menyebut Bawaslu tidak bekerja dengan baik. Kalaupun bekerja, hanya menyoroti kelompok tertentu saja, misalnya kades dan menyebabkan kades menjadi pihak yang terzalimi. Sementara pihak lain seperti pejabat tidak disentuh. Eddy juga menuding banyak perangkat Bawaslu di tingkat bawah bermain mata dengan kontestan.
Menjawab itu, Anggota Bawaslu NTB Suhardi memastikan jajarannya bekerja melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran dengan baik. Di Lobar saja, Bawaslu menindak sejumlah kades di Pileg lalu. Dalam proses menuju Pilkada Lobar, Bawaslu memproses sejumlah ASN (pejabat) karena terindikasi tidak netral, terindikasi memihak ke salah satu pasangan bakal calon baik dengan terang-terangan mengkampanyekan pasangan tersebut maupun membantu logistik. Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi agar ASN itu ditindak. “ Penindakannya bukan di kita kalau ASN,”tegas Suhardi. (her)
