Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 berjalan lancar, aman, jujur dan adil merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Termasuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan seperti diharapkan.
Hal inilah yang menjadi fokus perhatian dari Pemprov NTB melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada Tahun 2024 di Mataram, Jumat, 22 November 2024.
Rakor Desk Pilkada ini dibuka Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin dihadiri perwakilan Polda NTB, Korem 162 Wira Bhakti, BIN Daerah NTB, Bawaslu, KPU, dan Bakesbangpoldagri Kabupaten/Kota di NTB.
Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., menjelaskan Rakor Desk Pilkada ini merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mensukseskan pilkada dan menciptakan situasi yang kondusif.
Menurutnya tujuan dari rakor ini adalah memantapkan koordinasi dan mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada.
Tidak hanya itu melaksanakan identifikasi kondisi sosial, politik, wilayah dan mewaspadai perilaku deskruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun.
Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB ini menambahkan, kegiatan rakor ini adalah mengetahui kesiapan penyelenggara pilkada serentak di provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB. Selain itu, mendapatkan informasi permasalahan yang terjadi di lapangan saat sebelum, saat dan pasca penggunaan hak suara.
Sementara Pj Gubernur Hassanudin mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan riang gembira serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Dengan tagline Pemilu Damai, perbedaan pilihan sesuatu yang harus diterima sebagai realitas berdemokrasi.
Lewat perbedaan pilihan, pikiran dan pandangan dalam memilih pemimpin, ujarnya, tidak mengganggu kerukunan dan keberagaman, karena perbedaan pilihan itu adalah hal yang lumrah. ‘’Meski kita berbeda pilihan. Mari tetap menjaga kerukunan beragama dan berbangsa,” pesannya.
Diakuinya, Rabu, 20 November 2204 bersama Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si.,, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, Pj Bupati/Wali Kota dan Penjabat Sementara Bupati/Wali Kota Se NTB melaporkan perkembangan tahapan pelaksanaan pilkada di NTB di hadapan Komisi II DPR RI.
Pj Gubernur mengingatkan jika dalam pemetaan pelaksanaan pilkada, kondisi di NTB sangat dinamis. Namun, bisa saja situasi berubah dengan kondisi waktu dan cuaca.
Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada penyelenggara pilkada dan juga pemerintah daerah mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan cuaca. Antisipasi ini penting dilakukan terhadap berbagai hal yang kemungkinan bisa terjadi, seperti terjadinya hujan atau situasi yang tidak diharapkan terjadi. Adanya antisipasi ini, maka adanya perubahan cuaca ini tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada dan berjalan seperti yang sudah dijadwalkan.
Selain itu, kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Apalagi bagi pemilih pemula, khususnya bertepatan dengan tanggal 27 November 2024 bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, pada aparatur pemerintah yang bertugas melakukan perekaman data kependudukan segera melaksanakan tugasnya, sehingga saat seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak suaranya.
KPU, ungkapnya, telah menetapkan 35 paslon, tiga paslon untuk Pilkada NTB dan 32 paslon Pemilihan Bupati dan Walikota. Rinciannya, Kota Bima tiga paslon, Kabupaten Bima dua paslon, Kabupaten Dompu dua paslon, Kabupaten Sumbawa empat paslon, Kabupaten Sumbawa Barat empat paslon, Kabupaten Lombok Timur lima paslon, Kabupaten Lombok Tengah tiga paslon, Kabupaten Lombok Barat empat paslon, Kabupaten Lombok Utara tiga paslon dan Kota Mataram dua paslon. (ham)
