Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak tinggal sehari. Rabu, tanggal 27 November 2024 besok masyarakat yang telah memiliki hak pilih di seluruh Indonesia, termasuk di NTB akan memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Masyarakat diimbau agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Selain itu menjaga kondusivitas daerah agar Pemilukada berjalan dengan lancar dan terkendali.
“Mari kita jaga kondusivitas agar bisa melaksanakan Pemilukada secara damai, aman, bermartabat,” ujarnya pada Suara NTB, Senin, 25 November 2024.
Pihaknya juga meminta agar masyarakat menolak politik uang dari pasangan calon tertentu dan menjaga komunikasi di media sosial (medsos) agar tidak berkomentar yang bisa merugikan orang banyak. Termasuk bisa menyulut tindakan yang mengarah pada kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan masyarakat.
Menurutnya, minggu tenang harus betul-betul tenang. Artinya, tenang dalam semua aspek, semua segi dan lini.
Sementara terkait kemungkinan serangan Duha, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini menyebut, semuanya kembali pada integritas, marwah masyarakat masing-masing. ‘’Uang tidak seberapa, tapi akan menyengsarakan kita sekian tahun,’’ terangnya.
Ditegaskannya, jika ada calon yang menggunakan politik uang, pihaknya meyakini mustahil akan mendapatkan pemimpin yang demokratis dan amanah. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat menolak politik uang.
Disinggung adanya oknum masyarakat yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, jika tidak ada uang, Ruslan Abdul Gani meminta agar semua elemen mengimbau masyarakat jika pelaksanaan pemilihan ini adalah untuk menghasilkan pemimpin yang demokratis. ‘’Jadi ini merupakan satu upaya memilih pemimpin demokratis. Supaya apa? Supaya pembangunan bisa berjalan. Kalau mau sejahtera, mau gemah rimpah loh jinawi, maka pilih pemimpin yang amanah. Tolak politik uang. Tapi kalau kita mau disogok, mau dibayar, maka integritas kita tidak ada. Gunakan hak suara kita sesuai dengan hati nurani,’’ ujarnya mengingatkan.
Pemilihan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Walikota, karena mereka nanti yang akan melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Pembangunan yang dilakukan ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan bisa diberdayakan. Begitu juga dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan lainnya.
Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tetap menjaga kondusivitas di masyarakat, sehingga pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan lancar dan aman. Begitu juga menolak semua politik uang yang dilakukan pihak tertentu. Bahkan, jika perlu melaporkan pada KPU, Bawaslu atau aparat penegak hukum jika ada upaya-upaya politik uang di masyarakat. (ham)
