SEKDA Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengakui, kawasan kumuh di Kota Mataram masih ditemukan di beberapa kelurahan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi menjadi prioritas intervensi di tahun 2025. “Kita pelan-pelan menyelesaikan karena kawasan kumuhnya jumlahnya ribuan,” kata Sekda dikonfirmasi pekan kemarin.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan Kota Mataram masuk 20 kota kumuh di Indonesia. Alwan tidak memungkiri hal tersebut, meskipun masuk kategori 20 kota kumuh bukan berarti sama sekali tidak diintervensi. Pihaknya banyak memfokuskan pembangunan rumah tidak layak huni, penataan kawasan pemukiman, dan lain sebagainya. “Bukan berarti tidak sama sekali kita intervensi,” kilahnya.
Pekerjaan ini ujar mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, tidak saja dikerjakan oleh pemerintah tetapi lembaga lain seperti Badan Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram.
Lampu hijau yang diberikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah dinilai sebagai lampu hijau bagi pemerintah daerah. Pihaknya akan mencoba jemput anggaran ke pemerintah pusat untuk menuntaskan kawasan kumuh tersebut. “Kawasan kumuh ini lokasinya parsial tidak di satu tempat menumpuk seperti itu,” terangnya.
Pemkot Mataram telah mengajukan proposal pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Rusunawa ini bisa menjadi alternatif untuk penyediaan hunian bagi warga serta solusi atas keterbatasan lahan di Kota Mataram.
Rusunawa Bintaro diharapkan Sekda, bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat guna pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami juga mengharapkan kelurahan berinovasi agar tidak ada kawasan kumuh lagi,” demikian harapnya. (cem)
