Jakarta (Suara NTB) – Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, guna melaporkan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang didampingi Ketua Panja Haji Abdul Wachid dan Wakil Ketua Panja Haji Abidin Fikri tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, untuk menghadiri rapat internal yang dijadwalkan pukul 15.45 WIB.
“Kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan Panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk 2025. Tentu perjalanan panja yang sudah menetapkan ini, kita bisa melakukan koreksi terhadap pembiayaan selama ini. Jadi ada penurunan,” kata Marwan.
Marwan menjelaskan bahwa dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, ada peningkatan dari Rp15.400 pada penyelenggaraan haji 2024, menjadi Rp16.000 perd dolar AS pada tahun ini. Kemudian, pengenaan pajak dari Kerajaan Saudi Arabia tentunya akan membuat ongkos penyelenggaraan dan perjalanan haji naik.
Namun demikian, panja menilai bahwa ada sejumlah biaya yang tidak diperlukan sehingga biaya haji dapat dikoreksi dan terjadi penurunan.
Berdasarkan rapat Kementerian Agama dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 telah ditetapkan sebesar Rp89,4 juta, dan jemaah calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.
Apabila dibandingkan dengan biaya haji tahun 2024, BPIH 2025 turun sekitar Rp4 juta dari BPIH 2024 sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Kemudian, Bipih 2025 mengalami penurunan sebesar Rp614.420,82 dari Bipih 2024 sebesar Rp56 juta.
“Beban jemaah yang tahun lalu sekitar Rp56 juta sekarang hanya Rp55 juta dikurangi uang daftar awal sebesar Rp25 juta. Kemudian jemaah mendapatkan ‘virtual account’ sekitar Rp2,1 juta, maka jemaah kira-kira melunasi nanti Rp27,9 juta tergantung jarak yang menjadi embarkasi,” kata Marwan.
Menurut Marwan, upaya melakukan koreksi atau penurunan biaya haji ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa biaya haji tahun 2025 harus ada penurunan, yang diikuti dengan layanan yang lebih baik terhadap jemaah.
Hasil Negosiasi
Kementerian Agama menyatakan berhasil melakukan banyak efisiensi karena hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi yang membuat biaya haji dapat ditekan atau turun dari tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan efisiensi tersebut berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp600 miliar,” kata Hilman di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.
Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.
Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah calon haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.
Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per orang pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per orang sebesar Rp33.978.508,01.
Selain itu, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.
“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah, ini bisa menurunkan biaya haji,” kata Hilman.
Tak hanya itu, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.
“Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” kata dia.
Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 orang jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 orang haji khusus. (ant)
