Jakarta (Suara NTB) – Pengamat Koperasi Suroto mengusulkan agar program strategis Makan Bergizi Nasional (MBG) yang secara resmi telah dimulai kemarin, Senin, 6 Januari 2025, dapat melibatkan masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dampak ekonomi program ini turut dirasakan di level bawah.
“Usaha mikro dan kecil itu selama ini sudah ada di sektor pangan, dari pertanian pangan sampai dengan usaha kuliner. Program ini jangan hanya jadikan mereka (pelaku usaha mikro dan kecil) sebagai penonton,” ujar Suroto, di Jakarta, Selasa.
Dia juga berharap agar program ini dapat melibatkan masyarakat secara luas baik itu yang tergabung dengan koperasi maupun tidak. “Yang penting pastikan saja kantin sekolah itu jadi koperasi sebagai hub yang jalankan fungsi penyediaan makanannya,” ujarnya lagi.
Namun demikian, pria yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) ini menyoroti soal dapur yang mengolah bahan baku, kembali ia merekomendasi agar warga dapat diberdayakan lewat dapur yang dimiliki.
“Tidak perlu buat dapur umum baru, berdayakan dapur warga. Jangan buat dapur darurat seperti kondisi perang saja. Biar dapur rakyat, ini MBG harusnya jadi implementasi praktik ekonomi gotong royong, bukan justru jadi rebutan proyek dari para makelar yang ingin mengejar keuntungan,” katanya pula.
Sebagaimana diketahui program Makan Bergizi Gratis telah dimulai kemarin Senin, 6 Januari 2025. Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program ini.
Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program tersebut dengan pendampingan ketat untuk melakukan standardisasi dapur dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai standard.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan penyaluran program MBG pada triwulan I-2025 akan bertambah sekitar 3 juta penerima manfaat dengan jumlah 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Secara nasional terdapat 190 titik atau 190 SPPG yang tersebar di 26 provinsi untuk melaksanakan program MBG. (ant)
