Taliwang (Suara NTB) – Inisiasi mewajibkan seluruh kendaraan yang beroperasi di lingkungan proyek tambang Batu Hijau mengunakan plat lokal EA Sumbawa Barat terus dikomunikasikan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ke sejumlah pihak.
Wakil ketua DPRD KSB, Badaruddin Duri mengatakan, untuk mendapatkan dukungan atas rencana tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB. “Komunikasi kami dengan Bapenda NTB, mereka menyambut baik,” ungkapnya.
Selain ke Bapenda NTB, Badaruddin selaku inisiator pun mengungkapkan telah mengkomunikasikannya dengan pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selaku perusahan yang operator tambang Batu Hijau.
“Memang belum secara formal. Kami komunikasinya lewat pak Zulkifli (Senior Manager External AMMAN). Dan beliau janji akan tindaklanjuti lewat kebijakan perusahaan,” sebut politisi Partai NasDem ini.
Terlepas telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, Badaruddin menyatakan, tugas DPRD KSB saat ini menyampaikan ide tersebut ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah selaku eksekutif dapat menyelenggarakannya dengan terlebih dahulu membuat regulasi sebagai dasar hukumnya.
“Mudah-mudahan nantinya direspon cepat oleh pemerintah. Terutama membuat aturan dari kebijakan tersebut,” paparnya.
Duri kembali menyatakan, upaya tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengatakan, saat ini adalah waktu yang tetap untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah. Mengingat program efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat pada tahun 2025 ini membuat beberapa program daerah tidak dapat dijalankan secara maksimal. “Kalau ada tambahan PAD dari pajak kendaraan itu, maka kita bisa gunakan untuk membiaya program yang anggarannya terpangkas akibat efisiensi,” ujarnya seraya meminta pemerintah juga terus menyisir potensi PAD lainnya untuk dimaksimalkan penerimaannya. “Pajak daerah lainnya harus terus digenjot juga,” harapnya. (bug)
