Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Muh. Edwin Hadiwijaya memberikan sinyalemen akan melakukan pergeseran pejabat lingkup Pemkab Lotim.
“Pengertian bergeser jabatan itu pasti. Mutasi ataupun pergeseran posisi jabatan itu memang menjadi sebagai konsekuensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa, 25 Februari 2025.
Menurutnya, setiap perhelatan Pilkada langsung, tak bisa juga membatasi ASN murni menjaga netralitasnya. Selalu saja ada kecenderungan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Adanya kebijakan kepala daerah baru dalam melakukan mutasi jabatan katanya tidaklah menutup kemungkinan untuk dilakukan. Pasalnya, pejabat juga merupakan bagian dari produk politis. “Tidak menutup mata pejabat merupakan produk politik,” ucapnya.
Atas dasar fakta ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesain meritokrasi pejabat dengan tujuan mengerem dampak politik dari pejabat di pemerintahan.
Karenanya H. Edwin ini yakinkan sebelumnya karena atas dasar sistem meritokrasi ini tidak ada pejabat yang sampai dilakukan non job. Di samping itu, ada rencana pemerintah akan kembali melakukan revisi UU ASN. Salah satu klausulnya menyebutkan rencana akan menarik pejabat eselon II ini menjadi pegawai pusat langsung.
Terlepas dari aturan tersebut, Wabup hanya berpesan kepada semua ASN yang menduduki jabatan agar membangun sistem kerja sama dan sama-sama bekerja dengan baik dan mengaku akan coba bangun sistem membiasakan bekerja secara tim.
Saat ini, sambung H. Edwin, karena menjelang puasa ramadhan akan fokus dulu untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, saat ini Bupati Lotim H. Haerul Warisin tengah mengikuti retret di Magelang bersama dengan seluruh kepada daerah lainnya yang telah dilantik 20 Februari 2025 lalu.
Apa yang menjadi penekanan presiden saat Retret ini dinanti untuk bisa diimplementasikan di daerah. “Kita tunggu Bupati apa hal baru lagi yang akan disampaikan,” tambahnya. (rus)
