Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Kota Mataram sedang memperbaharui data kemiskinan. Hasil pendataan akan dijadikan satu data sosial ekonomi nasional. Pengentasan kemiskinan perlu dikeroyok bersama.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan dikonfirmasi pada, Kamis, 17 April 2025 menerangkan, data kemiskinan sedang diperbaharui. Tim melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Hasil pendataan akan dijadikan sebagai satu data sosial ekonomi nasional, sehingga rujukan pada data tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih. “Hasil pendataan sampai 15 April 2025, mencapai 50 persen ground checking data tunggal sosial ekonomi nasional,” terangnya.
Kemiskinan terbagi menjadi tiga bagian yakni, sangat miskin, miskin, dan berisiko miskin. Pihaknya memilah data kemiskinan menjadi desil I, desil II, dan desil III. Pemerintah fokus mengentaskan kemiskinan di desil I dan desil II.
Samsul menyebutkan, tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan angkatan kerja. Kasus ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat tersebut. Ia menganalogikan apabila masyarakat memiliki pendidikan yang bagus, maka mereka akan berusaha keluar dari kondisi sosial yang dialami. “Makanya itu yang disebutkan kemiskinan struktural dan kemiskinan permanen,” jelasnya.
Pemerintah Kota Mataram memiliki kebijakan untuk mengentasan kemiskinan. Salah satunya menciptakan 1.000 wirausaha baru selama setahun. Selain itu kata Samsul, sinkronisasi program juga dilakukan organisasi perangkat daerah dengan menggelar pelatihan, pemberian modal usaha, dan sarana prasarana.
Bagaimana dengan kemiskinan ekstrem notabenenya merupakan para lansia dan disabilitas? Masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem diberikan bantuan sesuai kebutuhannya. Misalnya, pemberian beras lansia, peralatan, bantuan langsung tunai, dan fasilitas kesehatan. Mantan Camat Sandubaya berharap pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara keroyokan. Artinya, permasalahan sosial ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada satu organisasi perangkat daerah, melainkan perlu pelibatan dunia usaha, BUMN, dan BUMD. “Jadi harus keroyokan untuk mengurangi angka kemiskinan,” demikian kata Syamsul. (cem)
