Mataram (Suara NTB) – Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia (APPSBI), Furkan Sangiang, mengingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar tidak membiarkan kekosongan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kekosongan itu dinilai menghambat layanan perizinan yang sangat vital bagi kelangsungan usaha peternakan di daerah.
Menurut Furkan, saat ini lebih dari 3.000 ekor sapi qurban asal Bima siap dikirim ke Jakarta dan daerah lainnya (Jabodetabek) namun tertahan akibat belum terbitnya izin pengangkutan. Kondisi ini terjadi pasca dimutasinya Kepala Dinas sebelumnya, Muhammad Riyadi, yang resmi dilantik sebagai Kepala Biro Umum Pemprov NTB pada Rabu, 30 April 2025.
“Ini kondisi darurat bagi kami peternak. Waktu penjualan sapi kurban hanya sekitar 30 hari sebelum Iduladha. Jika izin tertahan, kerugian besar pasti terjadi,” tegas Furkan.
Selain sapi yang belum bisa diberangkatkan, ratusan truk tronton di wilayah Bima dan Dompu juga ikut terdampak. Truk-truk tersebut tertahan karena belum mendapatkan dokumen izin keluar daerah. Akibatnya, para sopir terpaksa tinggal di dalam kendaraan selama berhari-hari, dan para pemilik CV tertekan oleh tuntutan peternak serta beban operasional yang terus membengkak.
“Ada truk yang sudah menunggu 8 sampai 10 hari. Pemilik CV harus menanggung biaya tambahan, dan beberapa bahkan dikejar peternak karena merasa dirugikan. Ini sangat tidak adil,” lanjutnya.
Furkan meminta Sekretaris Dinas Peternakan NTB untuk mengambil inisiatif menandatangani dokumen perizinan yang sudah siap, tanpa harus menunggu pejabat definitif. Ia juga mendesak Gubernur NTB agar segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Peternakan untuk menghindari stagnasi layanan.
“Masalah birokrasi jangan sampai membuat peternak kehilangan pasar, apalagi ini menyangkut kebutuhan nasional dan kesejahteraan petani-peternak di NTB,” pungkasnya.
Sekretaris Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Lalu Amjad dikonfirmasi, Jumat, 2 Mei 2025 mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Nakeswan NTB.
“Hari ini sudah ada penunjukan Plt. Saya sudah siapkan dokumen yang akan ditandatangani Plt untuk rekom pengiriman sapi. Ada 10 CV hari ini,” katanya.
Menurutnya peternak tidak usah khawatir. Hal-hal teknis yang dibutuhkan peternak tetap akan diselesaikan oleh daerah. “Karena saya juga baru dilantik, tapi semua tetap menjadi perhatian,” tandasnya. (bul)
