KETIDAKSEIMBANGAN antara jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan lapangan kerja yang tersedia dianggap sebagai alasan kenapa jumlah lulusan SMK banyak yang menganggur.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2024, tercatat SMK menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4,73 persen per Agustus 2024. Meski demikian, jumlah tersebut tergolong menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,24 persen per Agustus 2023.
Kemudian lulusan SMA sebesar 4,26 persen, lukisan universitas atau PT sebesar 3,54 persen, lulusan SMP 2,01 persen, lulusan SD ke bawah 1,67 persen dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 1,03 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 di NTB sebesar 2,73 persen.
Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris ditemui di Mataram mengatakan, dirinya tidak memungkiri jumlah lulusan SMK sebagai penyumbang terbesar angka pengangguran. Sebab, data tersebut berasal dari BPS. Tetapi, dirinya meminta supaya berimbang dalam melihat jumlah tersebut.
“Dipetakan juga jumlah industri yang akan menyerap. Boleh saja tenaganya banyak tapi kan kapasitas dan peluang untuk bekerjanya mereka juga tidak tersedia itu salah satu faktor,” katanya, Jumat 25 April 2025. “Bukan semata-mata karena SMK mungkin dianggap kurang kompeten,” imbuhnya.
Menurutnya, siswa SMK itu mempunyai tiga peluang yang dapat dilakukan setelah lulus. Pertama bekerja, kedua melanjutkan studi, dan wirausaha. “Dia tidak bekerja, tapi dia kuliah, dalam data mungkin belum tercatat bahwa dia kuliah. Dia kalau tidak bekerja kan dianggap menganggur,” terangnya.
Selain bekerja, lulusan SMK juga dapat berwirausaha. Hal itu menurut Sulman harus mendapat nilai lebih dari yang lain. “Dia menjadi buruh saja dapat hijau. Ini dia menarik tenaga kerja harusnya poinnya banyak,” jelasnya.
Sulman mengatakan, persoalan lulusan SMK sebagai penyumbang angka pengangguran itu harus dilihat secara komprehensif. Menurutnya, kurangnya lapangan kerja juga harus dilihat sebagai faktor kenapa lulusan usia produktif banyak yang tidak bekerja. “Lalu, lapangan kerja tugas siapa, tugas pemerintah. Jangan lupa juga ada swasta,” ujarnya.
Selain, persoalan lapangan pekerjaan, pihaknya secara khusus tengah mengalami kesulitan terkait guru produktif. “Kami kesulitan sekarang secara umum itu adalah kesinambungan tenaga pendidik yang produktif. Kami tahun ini tujuh pensiun untuk guru,” ungkapnya.
Meski demikian, kata Sulman, pihaknya telah menambal kekurangan tersebut dengan menghadirkan guru tamu dari industri.
Selain guru tamu, pihaknya juga telah merancang kurikulum berbasis industri. “Pertama apa yang diminta industri itu kurikulumnya kita harus insert (memasukkan) di kurikulum kita. Sehingga belajarnya berbasis industri,” ujarnya.
Sulman berharap, pemerintah daerah dapat mendukung semua lini untuk menunjang sistem yang baik dalam dunia kerja bagi lulusan SMK dan lulusan kelompok usia produktif lainnya. “Bukan hanya pendidikan karena itu ada keterkaitan, termasuk investor, UMKM karena nanti di situ kan akan masuk anak-anak SMK,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Kepala SMKN 7 Mataram Drs. Artawan. Menurutnya, pihaknya tetap menjadikan data BPS dalam upaya meningkatkan kemampuan dari siswa yang belajar di SMKN 7 Mataram. Hal ini menjadi evaluasi bagi pihaknya dalam menyediakan sarana dan prasarana praktik bagi siswa agar setelah selesai menamatkan studinya bisa diterima di perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Tidak hanya itu, siswa mampu mandiri menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada perusahaan atau orang lain.
‘’Hanya saja mungkin perlu dipertanyakan juga apakah lulusan yang berwirausaha atau buka usaha sendiri dikatagorikan tidak bekerja karena memang bukan sebagai pekerja di sektor formal,’’ ujarnya pada Ekbis NTB, Minggu, 4 Mei 2025.
Pihaknya juga mengharapkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri lebih memperhatikan tata kelola bidang SMK, baik pemenuhan sarana prasarana maupun terkait sumberdaya manusianya.
‘’Seperti peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian beliau. Termasuk menempatkan kepala SMK yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,’’ harapnya. (sib/ham)
