Praya (Suara NTB) – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin, 5 Mei 2025 turun ke kawasan The Mandalika Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Hal ini sebagai tindak lanjut dari banyaknya pengaduan dan laporan yang masuk dari masyarakat terkait masih adanya berbagai persoalan yang terjadi dalam proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut sejauh ini.
Salah satu yang paling banyak terkait persoalan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat setempat dengan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika. Isu lainnya terkait rencana relokasi warga yang ada di kampong nelayan Kuta yang hingga saat ini belum juga terealisasi. Termasuk soal minimnya tingkat keterserapan warga lokal di berbagai lapangan kerja yang tersedia di kawasan The Mandalika. Pada kesempatan itu BAM DPR RI mengunjungi Kampung Nelayan Kuta sekaligus menyerasp aspirasi warga setempat.
Usai melakukan kunjungan lapangan rombongan kemudian bertemu dengan ITDC, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Loteng serta unsur terkait lainnya di kantor The Mandalika. “Kita turun ini setelah mendapatkan sejumlah informasi terkait pengembangan kawasan The Mandalika yang menyisakan persoalan soal yang tidak selesai dengan baik,” ungkap pimpinan rombongan Drs. H. Taufik R. Abdullah, kepada awak media usai pertemuan di kantor The Mandalika.
Di antaranya, ungkap Taufik soal pembebasan lahan yang tidak selesai dengan baik. Kemudian soal protes masyarakat terdampak pengembangan kawasan The Mandalika yang terpaksa harus direlokasi. Sementara tempat relokasi jauh dari pantai yang memang menjadi sumber penghasilannya. Mengingat, hampir sebagian besar warga yang direlokasi dan terdampak pengembangan kawasan The Mandalika merupakan nelayan.
“Satu lagi soal ketersediaan lapangan kerja terbuka bagi warga sekitar. Di mana banyak lapangan kerja yang tidak bisa diakses oleh warga sekitar karena tidak memenuhi syarat pendidikan maupun keahlian,” terang politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia menegaskan kalau kunjungan BAM DPR RI ke kawasan The Mandalika tersebut merupakan tahap awal dari upaya penyelesaian berbagai persoalan sosial yang muncul dalam pengembangan kawasan The Mandalika. Khususnya terkait persoalan pembebasan lahan di dalam kawasan The Mandalika.
Pihaknya pun mengaku banyak mendapat informasi terkait persoalan-persoalan yang ada. Untuk selanjutnya akan kembali dibahas dengan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan sossial yang terjadi tersebut. “Setelah ini kita akan mengundang para pihak terkait untuk membahas persoalan yang ada. sekaligus mencari solusi atas persoalan tersebut,” terangnya.
Misalnya, soal relokasi warga terdampak pengembangan kawasan The Mandalika, apakah perlu disiapkan lokasi yang baru atau diintegrasikan dengan program-program yang dijalankan oleh ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika. “Intinya kita berupaya mencarikan solusi atas persoalan yang belum selesai tersebut. Supaya masyarakat dengan ITDC sama-sama enak,” tandas Taufik.
Di tempat yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengaku pihaknya sudah membeberkan proses pengembangan kawasan The Mandalika. Termasuk upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu oleh ITDC maupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi. Tapi nanti akan dibahas lagi secara intens dalam pertemuan lebih lanjut dengan menghadirkan berbagai pihak.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah siap duduk bersama menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pengembangan kawasan The Mandalika. Tinggal kita menunggu kapan pembahasan lanjutan akan digelar,” sebut Gita.
Hal senada juga disampaikan General Manager (GM) The Mandalika Wahyu M. Nugroho. Dalam ini pihaknya sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh DPR RI khususnya BAM DPR RI yang siap membantu memfasilitas penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses pengembangan kawasan The Mandalika. “Kami sangat bersyukur ada perhatian yang diberikan oleh DPR RI,” imbuhnya.
Wahyu mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi semua pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pengembangan kawasan The Mandalika. Tidak bisa hanya diserahkan kepada ITDC saja. Karena sebagai korporat, tugas ITDC ialah membangun dan mengembangkan kawasan The Mandalika.
Ketika ada persoalan yang muncul, maka keterlibatan semua pihaknya sangat diharapkan. “Dari sisi kewengan kami sangat terbatas. Maka ketika ada persoalan, keterlibatan semua pihaknya sangat diharapkan,” pungkasnya. (kir)
