PEMPROV NTB melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) akan memusatkan pembayaran pajak 2.900 unit kendaraan dinas lingkup Pemprov NTB yang belum dibayar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses verifikasi dan pembayaran secara terpusat oleh bidang Barang Milik Daerah (BMD), yang memegang data aset kendaraan.
Plt Kepala Bapenda NTB, Drs. H. Fathurrahman mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan langkah serius dalam penataan dan verifikasi kendaraan dinas milik pemerintah.
“Ini nanti ke depan di APBD Perubahan atau murni akan kita pusatkan pembayaranya. Untuk mempermudah pembayaran dan verifikasi vaktualnya lebih mudah dilakukan oleh bidang BMD selaku pemegang database,” ujarnya.
Ribuan kendaraan dinas yang diduga masih menunggak ini kini masih dalam tahap verifikasi Bapenda dan BPKAD NTB. Disampaikan, banyak dari randis nunggak pajak yang tidak layak pakai, rusak, bahkan ada juga yang dihibahkan.
“Kita rapat dengan BPKAD dan Bapenda untuk melakukan verifikasi kendaraan dinas, baik roda empat maupun roda dua. Banyak kendaraan yang sudah dihibahkan, rusak berat, atau tidak layak pakai sesuai SK Gubernur. Ini yang sedang kami verifikasi,” sambungnya.
Dari hasil verifikasi sementara, tercatat sekitar 2.900 unit kendaraan yang telah disandingkan datanya antara KIB (Kartu Inventaris Barang) BPKAD dan Bappenda. Data ini akan masuk tahap validasi lanjutan untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak kendaraan yang belum dibayarkan.
“Tahap selanjutnya adalah validasi, termasuk lamanya tunggakan masing-masing kendaraan. Ada yang menunggak satu tahun, dua tahun, bahkan lebih dari lima tahun,” jelasnya.
Proses validasi ini diharapkan dapat menghasilkan data riil mengenai nominal tunggakan, yang selanjutnya akan dijadikan dasar pembayaran. Asisten I Setda NTB ini memastikan, seluruh kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas akan ditunaikan, dan telah disiapkan penganggarannya.
“InsyaAllah ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sudah dianggarkan. Pembayaran akan dilakukan setelah validasi selesai,” tambahnya.
Menyinggung soal protes masyarakat soal ketidakadilan antara wajib pajak pribadi dan kendaraan pemerintah, pihaknya menegaskan komitmen untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut. “Makanya ini kita percepat untuk melakukan pembayaran. Tapi untuk anggaran pembayaran pajak ini belum tahu. Nanti akan direkap dari hasil 2.900 sekian ini akan kelihatan. Tentunya ada di masing masing OPD,” pungkasnya. (era)
