PERKEMBANGAN teknologi informasi di era digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis informasi bagi masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula tantangan serius yang harus dihadapi, salah satunya adalah meningkatnya praktik prostitusi online, terutama di wilayah Kota Mataram.
Fenomena ini menjadi perhatian berbagai kalangan, karena tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga mulai menyasar anak-anak di bawah umur. Kondisi ini dinilai sebagai dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan edukasi dan pengawasan.
“Banyak korban yang telah berjatuhan, bahkan anak di bawah umur ikut terlibat dalam praktik ini. Hal ini sangat memprihatinkan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Minggu, 18 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ekstra dari orang tua sangat diperlukan untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam praktik prostitusi online. “Orang tua harus mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada anak-anaknya tentang bahaya dan dampak buruk dari prostitusi. Pendidikan karakter sejak dini sangat penting demi masa depan mereka,” ujarnya.
Selain peran keluarga, lanjut Mirdiati, pemerintah juga diharapkan lebih aktif dalam menanggulangi permasalahan ini. Salah satu usulan yang muncul adalah perlunya kerja sama antara pemerintah dengan pihak kepolisian, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan digital untuk menindak tegas aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana praktik prostitusi online.
“Kami berharap adanya regulasi yang lebih ketat serta penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku dan pihak yang memfasilitasi prostitusi online,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Terkait kebijakan larangan membawa ponsel ke sekolah, Mirdiati menyatakan dukungan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah paparan anak terhadap konten negatif dari internet, sekaligus meningkatkan fokus mereka terhadap kegiatan belajar-mengajar.
“Dengan adanya larangan membawa ponsel, siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran, serta membangun interaksi yang sehat dengan teman-teman dan guru,” kata anggota dewan tiga periode ini.
Kasus prostitusi online, tegas Mirdiati, menjadi cerminan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dalam menyikapinya. Diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah, untuk membangun lingkungan digital yang sehat dan aman bagi generasi muda. (fit)
