Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menyusun komposisi untuk membentuk panitia seleksi (pansel) jabatan eselon II di lingkup Pemprov NTB yang kosong. Dari mutasi yang dilakukan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal tanggal 30 April 2025 lalu, ada 13 posisi jabatan eselon II yang masih belum terisi. Bahkan, beberapa di antaranya dibiarkan kosong dan akan diisi lewat seleksi jabatan.
Kepala BKD Provinsi NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., menjelaskan, pelaksanaan seleksi jabatan eselon II yang kosong segera dilakukan. Namun, kemungkinan seleksi jabatan lewat pansel yang dibentuk nanti akan dilakukan secara bertahap. ‘’Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan teknis terkait apakah misalnya jumlah yang akan dipansel itu apakah langsung pada jumlah yang kosong ataukah kemudian dibuat secara kloter atau bertahap kami menyiapkan beberapa alternatifnya,’’ ujarnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 19 Mei 2025.
Meski demikian, ungkapnya, pemerintah daerah dihadapkan dengan akreditasi UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) BKD Provinsi NTB yang masih akreditasi B. Sementara untuk melakukan penilaian kompetensi terhadap calon pejabat harus memiliki nilai akreditasi A. Hal inilah, ujarnya, yang menyebabkan pihaknya harus menjalin kerja sama dengan pihak UPPK yang memiliki nilai akreditasi A untuk menggelar pansel secara mandiri.
‘’Kami sedang juga mendesain dan mengusulkan serta mengajukan berbagai skenario untuk bisa UPPK NTB kembali pada akreditasi A, karena kalau kemudian kita tetap pada akreditasi B, maka kita tidak bisa melakukan secara mandiri proses uji kompetensi, fit and proper test dan sebagainya,’’ terangnya.
Selain itu sebagai atasan binaan kabupaten/kota, ungkapnya, maka pihaknya tidak bisa melakukan fungsi fasilitasi pembinaan, karena kabupaten/kota juga harus bekerja sama dengan UPPK yang kategori atau akreditasinya tipe A. Untuk itu, pihaknya akan berusaha pada tahun ini, akreditasi dari UPTB UPPK BKD Provinsi NTB sudah kembali pada akreditasi A.
Diakuinya, penyebab turunnya nilai akreditasi UPTB UPPK ini, terkait dengan kondisi sarana dan prasarana (sarpras), sementara tenaga asesor dan tenaga lainnya sudah terpenuhi. Hal ini yang akan dilengkapi pihaknya dalam upaya mengembalikan nilai akreditasi UPTB UPPK ke nilai A. Termasuk pada tahun 2025 ini akan diupayakan lewat APBD Perubahan 2025, perbaikan ruang-ruang untuk wawancara yang dibutuhkan sebagai tempat assessment center atau penilaian kompetensi pejabat bisa dilakukan.
‘’Jika ini diatensi lebih dahulu, maka kita akan lebih leluasa dalam proses-proses uji kompetensi atau seleksi terbuka untuk eselon II. Karena bisa jadi daerah lain memohonkan unit assessment center tertentu untuk melakukan pendampingan bagi mereka. Jadi kalau kita punya, kapanpun kita mau melakukan penyeleksian. Termasuk kita melakukan fungsi pembinaan ke kabupaten/kota se NTB,’’ tambahnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah konsolidasi dan koordinasi juga dengan BKN Regional Wilayah X untuk bisa membantu dari sisi sarpras tertentu yang bisa diberikan kepada UPTB UPPK BKD Provinsi NTB. Diakuinya, peluang itu sangat besar dan sekarang ini dalam proses untuk pemberian hibah aset dalam penguasaan Kanreg BKN Wilayah 10 untuk diberikan kepada UPTB UPPK. Sementara terkait sarpras yang lain, terkait ruang-ruang dan fasilitas lainnya mengharapkan adanya dana untuk melakukan rehab ringan maupun sedang. ‘’Jika sudah terpenuhi itu, maka kita bisa terakreditasi A,’’ ujarnya optimis.
Sementara pada bagian yang lain, dari 40 eselon II yang ada, i 11 di antaranya mendapat tugas tambahan sebagai pelaksanaan tugas dari 11 OPD yang belum memiliki pejabat definitif. Berikut ini nama-nama Pejabat Pimpjnan Tinggi Pratama yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt pada Perangkat Daerah lainnya. Ir. H. Lalu Hamdi, MM – Kadis PMPD Dukcapil, sebagai Plt Inspektur, Hj. Eva Dewiyani, SP – Asisten Administrasi & Umum, sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H. Wirawan, S.Si, MT, Kepala Dispora, sebagai Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sadimin, ST., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB.
Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., Kepala BKD sebagai Plt. Kepala Biro Organisasi, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Plt, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB., Drs. H. Faturrahman, MM., Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebagai Plt Kepala Bappenda, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan.
Ir. H. Ahmadi, SP1., Kalak BPBD, sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Baiq Nelly Yuniarti, AP, M.Si – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan H. Masyhuri, SH., MH – Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai Plt Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan. (ham)
