Mataram (Suara NTB) – Permasalahan sampah di Kota Mataram belum tuntas. Berbagai skenario telah dipersiapan untuk mengantisipasi penumpukan. Penyelesaian jangka panjang harus ada sinergi Pemkot Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana dikonfirmasi pada, Senin, 19 Mei 2025 menjelaskan, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat memiliki persoalan sama terkait sampah. Secara kewilayahan berdekatan sehingga dinilai penting untuk mencari jalan keluar. Sinergitas harus dibangun untuk penanganan sampah tersebut.
Rencana memanfaatkan teknologi untuk mengurai sampah dinilai tidak ada masalah selama memiliki dampak positif. “Saya kira tidak ada masalah sepanjang mampu mengurangi sampah,” jelasnya.
Kondisi TPA Regional Kebon Kongo dipahami sedang proses revitalisasi dan membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan. Pemkot Mataram mengantisipasi masalah sampah supaya tetap terdistribusi ke tempat pembuangan walaupun sifatnya sementara. Pengalihan pembuangan sampah ke TPA Kebon Ayu Sampai masih menunggu kesepakatan bersama dengan Pemkab Lobar yang dijembatani oleh Pemprov NTB Menurutnya, situasi kedaruratan ini harus diselesaikan bersama-sama. Di satu sisi,beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan sepakati sudah dicoba melakukan pertimbangan dan tidak ada masalah. “Saya kira tidak ada masalah setelah kita lakukan pertimbangan,” pungkasnya.
Sebagai langkah antisipasi terjadinya penumpukan sampah, Pemkot Mataram mengalihkan pembuangan sampah ke lokasi pembangunan Ipal komunal di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela. Hal ini sebagai mitigasi karena TPS Sandubaya sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah.
Asisten Tata Praja dan Kesejahtraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang menjelaskan,penumpukan sampah di Kota Mataram disebabkan oleh pembatasan ritasi di Tempat Pengolahan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongo akibat landfill 2B mulai overload. Permasalahan ini telah difasilitasi langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhammad Iqbal dengan mengundang Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini dan Pemkot Mataram.
Dari hasil pertemuan akhirnya solusi jangka pendek yakni, beberapa negosiasi dilakukan terhadap pemenuhan janji-janji yang pernah disampaikan mantan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan Pemda Lobar dan Pemkot Mataram. “Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Seperti akhir BPJS Kesehatan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ditegaskan Martawang, komitmen atau kesepahaman bersama yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata karena kepentingan ritasi tersebut, melainkan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat di sekitar TPAR Kebon Kongo.
Kemudian, opsi lainnya adalah menggunakan 25 are lahan di TPAR Kebon Kongo sehingga Kota Mataram diberikan menambah dua kali ritasi pembuangan sampah. (cem)
