KETUA DPRD Lombok Barat (Lobar) Lalu Ivan Indaryadi angkat bicara soal mutasi 17 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini belum lama ini. Pasalnya, mutasi dilakukan saat Bupati dan Wabup menjabat masih usia seumur jagung. Seharusnya mutasi bupati memberikan kesempatan kepada jajaran OPD untuk menunjukkan kinerjanya.
Lebih-lebih terdapat 10 jabatan kepala kosong yang banyak OPD strategis terkait pelayanan publik dan dibutuhkan, karena adanya proses RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026.
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa kenapa tidak dibiarkan jabatan kepala OPD, sebab sudah sesuai alur OPD ini bekerja. “OPD sudah mulai kerja dari nol, baru pertengahan jalan mereka sudah diganti. Seharusnya dibiarkan saja, semuanya bagus OPD ini. Lihat kinerjanya bagaimana di kepemimpinan Pak LAZ (Bupati, red)” tegasnya, Selasa (20/5).
Menurut Ivan, terlalu cepat dilakukan mutasi. Bahkan, dampak mutasi ini banyak OPD yang kosong terutama yang strategis seperti Bapedda, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Asisten I Setda Lobar, dan lainnya, sehingga dalam melaksanakan program OPD ini pun terkendala. Lebih-lebih OPD yang kosong ini banyak yang krusial, seperti Bappeda kaitan dengan evaluasi RPJMD yang linier dengan RTRW yang sedang dibahas Raperdanya saat ini. RPJMD ini kata dia, butuh pengawalan dari Bapedda.
Kemudian Dinas Kesehatan, terkait pelayanan bagi masyarakat di rumah sakit maupun puskesmas yang butuh juga koordinasi dengan Dikes, sehingga perlu dilakukan pengisian. Proses pansel pun diminta jangan berlarut-larut. “Kami berikan saran, ya berikan saran terbaik tidak mungkin kami berikan saran tidak terbaik, demi kebersamaan. Ketimbang mengosongkan jabatan kan jadi terkendala,” tegasnya.
Ketua DPRD meminta agar Bupati jangan arogan dalam hal melaksanakan kebijakan baik itu mutasi pejabat. Kendati itu menjadi kebijakan mutasi maupun yang lain. Meski disadari niatnya baik untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun sebagai pemimpin, kepala daerah itu jangan terlalu arogan.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan untuk mengisi 10 posisi jabatan eselon II Lingkup Pemkab Lobar saat ini kosong, pihaknya segera membentuk Panitia Seleksi atau Pansel untuk melakukan seleksi pejabat yang akan menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tersebut. Dikatakan, sesuai arahan Bupati ia ditugaskan untuk melaksanakan sejumlah agenda ketika Bupati cuti pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah selama satu bulan.
“Diantaranya, melakukan pengisian sementara terhadap posisi Kepala OPD yang lowong pasca mutasi dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt),” tegasnya .(her)
