Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) , Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjadikan Bank NTB Syariah sebagai induk atau holding company Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) keuangan di Provinsi NTB.
PERNYATAAN ini disampaikan dalam pembukaan Webinar Ikatan Alumni UNRAM Jabodetabek yang diselenggarakan secara daring, Minggu, 25 Mei 2025.
Webinar tersebut mengusung tema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran Dari Dinamika Bank NTB Syariah.”
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya menatap masa depan dan terus melakukan perbaikan terhadap Bank NTB Syariah. “Kita tidak ingin menengok ke belakang soal Bank NTB Syariah. Kita melihat ke depan. Kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan, kita tidak punya pilihan untuk mundur ke belakang,” ujarnya.
Gubernur mengakui bahwa saat ini Bank NTB Syariah sedang berhadapan dengan isu trust atau kepercayaan. Untuk mengatasi hal ini, ia menyampaikan telah aktif berkomunikasi dengan pihak ketiga dan pemilik modal besar untuk memastikan dana mereka aman dan mempertahankan kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah.
“Pilihan kita cuma satu, kalau kita tidak suka, tidak setuju dengan kondisi sekarang, pilihannya adalah kita tetap melakukan perbaikan kondisi yang ada di Bank NTB Syariah. Niat untuk memperbaiki kondisi ini adalah pilihan, karena kita sedang berhadapan dengan isu trust,” jelasnya.
Gubernur Iqbal memaparkan visinya untuk Bank NTB Syariah. Ia menargetkan bank ini tidak hanya menjadi kebanggaan dalam hal aset dan portofolio besar, tetapi juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal secara teknis dan berintegritas tinggi. Puncaknya, Bank NTB Syariah diharapkan mampu mencetak laba sebesar-besarnya bagi pemegang saham (provinsi dan kabupaten/kota) dan seluruh rakyat NTB.
Langkah konkret menuju visi tersebut adalah menjadikan Bank NTB Syariah sebagai satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan. Dalam proses ini, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB akan diarahkan untuk segera menyelesaikan konversi menjadi BPR NTB Syariah. Setelah berstatus syariah, BPR NTB akan diintegrasikan secara vertikal dan menjadi anak perusahaan Bank NTB Syariah.
“Jadi, seluruh bisnis sektor keuangan yang menjadi milik bank daerah, semuanya akan diintegrasikan ke Bank NTB Syariah dan menjadi holding keuangan. Sementara holding company di bidang non-keuangan pun sedang dilakukan integrasi vertikal dan sedang disiapkan konsepnya saat ini,” papar Gubernur.
Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya peran Bank NTB Syariah dalam pemberdayaan masyarakat. Data menunjukkan bahwa 80 persen kredit Bank NTB disalurkan kepada PNS (konsumtif), sementara hanya 20 persen untuk sektor produksi, dengan 15 persen di antaranya untuk UMKM.
Ke depan, Bank NTB Syariah akan melakukan sindikasi dengan lembaga keuangan lain, termasuk dengan PNM yang memiliki jaringan kuat dalam memberikan pinjaman langsung kepada UMKM.
“Kita ingin belajar dari financial institution lain untuk pembangunan melalui Bank NTB Syariah. Ini yang akan kita terus dorong, karena keuangan syariah tidak hanya bicara keadilan, kemaslahatan, tapi juga harus memberdayakan,” pungkas Gubernur.(bul)
