REAL Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan sektor properti.
Ketua DPD REI NTB, Hery Athmaja, menyambut baik visi dan misi Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini yang dinilai sangat mendukung investasi.
Menurutnya, Lobar saat ini tengah memfinalisasi RTRWnya. Untuk memastikan lahan-lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun oleh pengembang untuk perumahan. Saat ini belum ada kabupaten/kota yang sudah jelas RTRW-nya, sehingga kerap kali membingungkan pengembang untuk membangun.
“Tapi Lombok Barat sudah mulai. Ini sangat kita apresiasi Pak Bupati. Lobar memfinalisasi RTRW-nya. Lobar paling responsif dalam hal ini. Apalagi Lobar adalah ring II setelah Mataram untuk kawasan pembangunan properti,” ujarnya.
Hery Athmaja mengungkapkan bahwa salah satu harapan utama REI NTB kepada pemerintah daerah adalah percepatan perizinan.
“Harapannya sih apa namanya, percepatan perizinan saja. Jadi teman-teman bisa apa namanya, yakinlah untuk berinvestasi,” ujar Hery.
Ia menyoroti bahwa saat ini proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masih memakan waktu berbulan-bulan di Lobar. “Pak Menteri sudah bilang PBG harus hitungan hari. Tapi di Lombok Barat yang kemarin-kemarin kan ada yang sampai bulanan?” ungkap Hery.
Ia berharap PBG dapat terbit dalam hitungan hari kerja, idealnya lima hingga enam hari, demi mempercepat proses pembangunan.
Hery Athmaja menegaskan bahwa sektor properti memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Lobar. Menyumbang sekitar 10% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), demikian juga terhadap PAD Kabupaten Lobar. “Dampaknya sangat besar sekali,” katanya.
Atas kondisi ini, Lobar termasuk dalam 15 kabupaten paling maju di Indonesia di sektor properti. Dan paling maju di NTB sektor propertinya.
Selain kontribusi PAD, geliat properti juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hery menyebutkan bahwa secara nasional, sektor properti mampu menyerap 15 juta tenaga kerja, belum termasuk sektor-sektor pendukung lainnya.
REI NTB berharap agar pemerintah daerah dapat terus membenahi birokrasi perizinan untuk menarik lebih banyak investor dan memastikan roda ekonomi di Lombok Barat terus berputar. “Harapan kita kalau bisa sih birokrasi yang zaman dulu itu tutup buku, karena zaman sekarang zaman serba cepat. Semua serba online,” tandas Hery. (bul)
