PENGEMBANGAN rencana induk (masterplan) pariwisata di wilayah Kota Mataram mendapat sorotan dari sejumlah anggota Pansus Ripparda DPRD Kota Mataram, terutama dalam hal partisipasi publik dan keterlibatan para pelaku pariwisata lokal.
Dalam rapat dengan Dispar Kota Mataram, anggota Pansus Ripparda Irawan Aprianto, ST., mempertanyakan apakah semua pihak, termasuk pelaku industri pariwisata, komunitas, hingga dinas terkait telah benar-benar dilibatkan dalam penyusunan rencana tersebut. Ia menyoroti perlunya masukan konkret dari para pelaku utama di sektor pariwisata sebelum rencana tersebut benar-benar dijalankan.
“Saya pikir semua daerah di Indonesia sudah ter-cover dalam rencana ini, tapi bisa jadi masih ada yang belum di-update. Maka, pertanyaan saya, apa yang membedakan rencana induk ini dari yang lain? Apa yang spesial?” ujarnya membuka diskusi.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian pihak belum sepenuhnya membaca dokumen rencana induk tersebut secara menyeluruh, yang justru mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap keunikan atau kekuatan utama dari rencana tersebut.
Menurut Irawan, proses penyusunan rencana ini idealnya tidak hanya berasal dari kalangan birokrat, tetapi juga perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku wisata seperti pemilik restoran, pengelola pusat oleh-oleh, serta komunitas kreatif lokal.
“Apakah para pelaku pariwisata sudah benar-benar dilibatkan? Sudahkah suara mereka terdengar?” lanjutnya.
Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan forum khusus yang mengundang para pelaku pariwisata untuk membahas lebih dalam mengenai keinginan mereka, hambatan yang mereka hadapi di lapangan, serta peluang yang bisa dimaksimalkan untuk kemajuan daerah.
Menurutnya, masukan dari dinas dapat menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan sektor ini. “Rencana induk ini seharusnya tidak hanya menjadi dokumen formal. Ia harus menjadi refleksi dari kondisi riil di lapangan dan keinginan bersama untuk membangun sektor pariwisata yang inklusif,” tambahnya.
Pariwisata, menurut pandangannya, merupakan sektor yang melibatkan banyak bidang lainnya. “Pendidikan, perdagangan, industri, hingga lingkungan hidup—semua menopang pariwisata,” tegasnya.
Politisi PKS ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan pariwisata. Ia mencontohkan, jika suatu daerah membangun fasilitas wisata namun tidak diiringi pengelolaan sampah yang baik, maka daya tarik wisata justru bisa menurun.
Komisi II DPRD Kota Mataram ini menggarisbawahi perlunya mengangkat budaya lokal sebagai identitas utama dalam pariwisata. “Pariwisata kita ini harus berbasis budaya. Apapun tema atau topik yang diangkat, harus merujuk pada kearifan lokal dan kekuatan tradisi masyarakat.”
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali substansi rencana induk pariwisata dan memastikan bahwa pengembangannya bersifat partisipatif dan kontekstual. Dengan keterlibatan aktif semua stakeholder, diharapkan sektor pariwisata Mataram mampu tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. (fit)
