Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik 408 CPNS dan PPPK lingkup Pemprov NTB, Senin, 26 Mei 2025 . Dari 408 tersebut, 111 merupakan CPNS, dan 297 PPPK yang terdiri dari tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.
Sementara, nasib 9.386 honorer di lingkungan Pemprov NTB masih menunggu kepastian. Dari 9.386 honorer yang masih menunggu kejelasan nasib tersebut, sebanyak 5.484 orang tidak lulus pada seleksi PPPK tahap I, sementara 3.958 masih menunggu hasil seleksi PPPK tahap II.
Menyikapi banyaknya honorer yang nasibnya belum jelas, Iqbal mengatakan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kewenangan pusat. Kalau soal kepegawaian kan top down ya, jadi ini menunggu perintah dari pusat saja, ujarnya, Senin, 26 Mei 2025.
Disampaikan, keputusan pembukaan seleksi kepegawaian tersentral di pemerintah pusat, artinya, meskipun NTB masih memiliki banyak honorer, tidak serta-merta pusat langsung membuka seleksi pegawai ini. Jadi pertimbangannya tidak bisa di satu daerah, ini adalah kepitusan yang sentralistik di pusat, sambungnya.
Menyinggung soal formasi dokter spesialis dan sub spesialis yang kurang diminati oleh calon ASN di NTB, Iqbal mengaku akan melakukan pemetaan ulang untuk memastikan seluruh formasi CPNS terisi.
Kita sudah berbicara dengan Kepala BKD, kita akan melakukan pemetaan ulang supaya lebih komprehensif pada tahun ini untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan kita itu terefleksi nanti di dalam usulan yang ada di Pemprov NTB, terangnya.
Sebanyak 408 CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov NTB menerima SK pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Iqbal mengatakan, pengangkatan ASN di lingkup Pemprov NTB jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Sudah melantik sejumlah CPNS dan juga PPPK, jadi untuk ukuran nasional kita sudah lebih cepat dari rata-rata nasional, katanya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno menyebutkan, sebanyak 408 CPNS dan PPPK menerima SK tahap I formasi tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 111 merupakan CPNS, 297 PPPK.
Disebutkna bahwa 408 ASN yang baru dilantik ini akan menempati 40 satuan kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 46 jumlah perangkat daerah yang ada di NTB.
Dia mengatakan, pada 2024, NTB memiliki alokasi CPNS sebanyak 140 orang dan formasi, yaitu 70 untuk tenaga kesehatan, dan 70 untuk tenaga teknis. Dari 70 tenaga teknis telah terisi semua. Sementara, untuk tenaga kesehatan ari 70 formasi, 28 kosong.
28 kosong karena formasi dokter spesialis dan dokter sub spesialis. Jai mudah-mudahan dari BKN ini tidak dihapuskan atau dihanguskan, tapi diluncurkan untuk kami di NTB untuk seleksi tahun 2025, katanya.
Menurutnya, Pemprov NTB sangat membutuhkan formasi untuk dokter spesialis dan sub spesialis, sebab daerah kekurangan formasi ini. Satu orang mengundurkan diri, yang mengundurkan diri ini dalam rangka optimalisasi, yang bersangkutan mengisi di RSUD NTB, daftar ranking dua untuk RS Manambai itu tidak ada pendaftarnya sehingga untuk nomor dua ini kita terima untuk mengisi di Manambai, tapi yang bersangkutan mengundurkan diri, jelasnya.
Untuk PPPK, Pemprov NTB membuka formasi untuk 360 orang, dari jumlah tersebut, terisi 297, sehingga masih ada kosong tiga posisi. Di tenaga pendidikan, NTB memiliki formasi 130 terisi 102, 28 kosong.
Ternyata ini data yang kita ambil dari ruang talenta guru, yang ternyata teman-teman PPPK tidak punya spesifikasi terkait dengan yang kita butuhkan, terangnya.
Untuk tenaga kesehatan, Pemprov NTB membuka formasi untuk 55 orang, terisi 33, sehingga kosong 22. Untuk Tenaga Teknis, ada 175 formasi, terisi 162, sehingga ada 13 yang kosong.
Teman-teman 297 yang PPPK ini adalah bagian dari 5.781 PPPK yang mengikuti tahap satu seleksi. Jadi masih ada tersisa 5.484 orang PPPK. Kita masih menunggu arahan dari pusat seperti apa yang 5.484 ini, katanya.
Pada seleksi tahap II PPPK, terdapat 3.958 orang mengikuti seleksi, tidak hadir 56 orang. Jadi, kata Yiyit Pemprov NTB masih memiliki PR untuk menuntaskan nasib 9.386 tenaga non ASN.
Kita masih punya PR sejumlah 9.386 orang tenaga non ASN yang dalam kaitan ini dikemas oleh BKN atas nama PPPK, kemudian semuanya diserahkan penerimaannya kepada daerah, pungkasnya. (era)
