Draf Rancangan Perda (Raperda) Rencana Tata Ruang (RTRW) yang tengah digodok menjadi sangat istimewa dan penting dikawal maksimal. Pasalnya, RTRW ini untuk menentukan arah kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan. Karena itu, draf RTRW ini akan dikupas dari nol (awal). Tidak ada permisif atau toleransi terhadap kebijakan yang “dipaksakan” dalam RTRW ke depan.
DPRD Lobar resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW. Ketua Pansus Perda RTRW DPRD Lobar, Fauzi menegaskan Raperda RTRW tersebut merupakan regulasi yang sangat Istimewa.
“Hal itu dikarenakan Perda yang dibuat setiap 20 tahun sekali itu menjadi acuan utama dari Perda Perda lainnya. Tidak akan pernah sempurna perda yang lain, tanpa berlandaskan Perda RTRW ini. Perda ini yang menentukan arah kebijakan, arah pembangunan Kabupaten Lobar. Semuanya bermuara ke Perda RTRW ini,” tegas politisi PKB ini.
Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan pihaknya akan fokus melakukan pembahasan secara detail. Dan sebagai langkah awal, dia bersama jajaran dewan akan segera menggelar rapat internal. “Kita akan mulai melangkah, ini Perda Istimewa, karena Perda ini tidak bisa ditemui di setiap tahun atau setiap periode, ini 20 tahun sekali. Ini Perda akan kembali direvisi pada tahun 2045 mendatang,” imbuhnya.
Hal-hal penting yang akan menjadi pembahasan dalam Raperda RTRW itu, menurut Politisi asal Dopang Gunungsari ini menilai semua program merupakan hal yang penting untuk dibahas. ”Draft-nya sudah jadi, kami pun masih mengacu dengan draft yang ada, dan hari ini kami memulai mempelajari draf Perda RTRW tersebut. Point pentingnya adalah, jangan sampai ada gap antara Perda RTRW dengan Perda satu tingkat di atasnya,” ungkapnya.
Pembahasan Raperda RTRW ini pun akan dilakukan mulai dari nol. Artinya, ada kemungkinan banyak arah pembangunan dan juga arah kebijakan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW 20 tahun lalu yang tidak tepat. Misalnya, rencana pembangunan Jalan Sopoq Angen. “Kami takutkan rencana ini salah di mata aturan jika semua kita dipaksakan. Kalau memang ini masih zona hijau, tapi dipaksakan, itu tentu kurang tepat. Jangan sampai niat baik justru menyalahi aturan,” sambungnya.
Karena itu, sebelum RPJMD dibahas, pertama kali yang wajib hukumnya diselesaikan adalah Raperda RTRW ini. Pihak Pansus dalam hal ini DPRD Lobar tak ingin ada kesalahan, apalagi sampai menganulir program yang sudah dibuat dan program yang sudah menyedot anggaran.
”Hal itu jangan sampai terjadi, maka kesalahan-kesalahan itu, atau dengan kata lain barang ilegal kita legalkan. Kalau hapus (Program) itu sangat riskan, terlebih anggaran sudah masuk. Maka dari itu, pembahasan harus benar-benar rijit, dan kita berusaha meminimalisir kesalahan,” ungkapnya kembali.
Terkait arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam Perda RTRW tersebut, Fauzi yang juga Ketua Komisi III DPRD Lobar itu mengatakan bahwa dia tak ingin arah pembangunan pariwisata di Lobar terfokus di satu titik. ”Makanya sambil kita pelajari, di Perda RTRW ini kita tidak membahas point A saja, tapi Perda RTRW ini akan membahas point A sampai point Z. Contoh kecil terkait carut marut tata kota dan tata wilayah Lobar. Perizinan sulit akan kita permudah. Ketika Perda ini sudah diparipurnalkan nanti, sekaya apapun atau ada orang dalam dalam mengurus sesuatu, itu tidak akan berlaku jika mengacu pada Perda RTRW ini,” ujarnya penuh optimis.
Sementara itu, anggota Pansus Perda RTRW DPRD Lonbar, Lalu Irwan menambahkan dalam Perda itu nantinya semua komponen akan dibahas. Artinya, lanjut dia, keberadaan Perda RTRW tersebut diharapkan bisa mnengakomodir semua kepentingan masyarakat baik itu petani, pengusaha, pengusaha di sektor pariwisata dan semua. ‘’Kita akan berusaha akomodir semua itu, tapi jangan sampai bersamalah dengan kondisi lingkungan kita. Semua akan kita bicarakan,” jelas politisi Partai Gerindra ini (her)
