Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan jalan tol di NTB, memasuki babak baru. Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk studi kelayakan atau Feasibility Study (FS). Seharusnya anggaran ini dialokasikan oleh pemerintah pusat. Namun atas dorongan Gubernur NTB agar FS dilakukan tahun ini, sehingga anggarannya disiapkan Pemprov NTB.
Pak Gubernur bersemangat, makanya tahun ini dialokasikan anggaran studi kelayakannya yang sudah jadi kewenangan pusat. Dan kami mengajukan izin ke pusat kemudian nanti pelaksanaannya untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pembahasan detail dan seterusnya kita tetap melibatkan balai dan pemerintah pusat, jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, ST.MT.
Secara kewenangan, FS merupakan kewenangan pemerintah pusat, untuk anggaran berada di bawah kewenangan Dirjen PPIJ (Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum), dan Basic Design berada di bawah kewenangan Dirjen Bina Marga .
Kendati telah mengalokasikan anggaran untuk FS di tahun ini, Pemprov NTB dikatakan perlu menunggu adanya rekomendasi persetujuan pelaksanaan FS dari Dirjen PPIJ dan Dirjen Bina Marga selalu pemangku kewenangan.
Disampaikan, pembangunan jalan tol sepanjang 82 kilometer ini membutuhkan waktu yang panjang. Diperkirakan, proyek ini rampung di tahun 2031 dan menelan anggaran hingga Rp22 triliun. Dengan rincian untuk pembangunan fisik membutuhkan anggaran Rp16 triliun, pembebasan lahan Rp1,9 triliun, anggaran Pra FS Rp1,25 miliar, dan FS senilai Rp5 miliar.
Anggaran pembebasan lahan akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah, sementara untuk anggaran pembangunan fisik pemerintah akan membantu sekitar 30 persen, sisanya ditanggung oleh investor.
Totalnya dibutuhkan Rp22 triliun. Dari hasil pra FS kemarin, kalau untuk pembebasan lahan sendiri 100 persen ditanggung oleh pemerintah, kemudian pembangunanya juga membutuhkan dukungan sekitar 30 persen, sebutnya.
Untuk pembebasan lahan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran hingga Rp1,9 triliun, dengan rincian Rp300 miliar pembebasan lahan di Lombok Barat, Rp1 triliun di Lombok Tengah, dan Rp600 miliar di Lombok Timur.
Dari hasil pra FS kemarin, kita dapat nilai tertinggi sesuai dengan multi kriteria itu di jalur tengah. Itu kita melakukan berbagai survei, di Lobar mendapatkan 940 meter persegi, di Loteng didapat totalnya 1.917 meter persegi, dan di Lotim 1.978 meter persegi, rincinya.
Berdasarkan hasil pra FS, Pemprov NTB mendapatkan tiga jalur alternative. Yaitu dari Lembar melewati KLU ke Labuhan Lombok. Jalur kedua yaitu jalur Selatan dari Lembar melewati Bypass Mandalika menuju ke Labuhan Lombok. Jalur ketiga yaitu Lembar melewati Praya nyambung ke Kayangan.
Dari tiga alternatif ini, Sadimin mengatakan Pemprov NTB rencananya akan mengambil jalur tengah yaitu dari Lembar melewati Praya ke Labuhan Lombok karena jalur ini menjadi jalur yang paling pendek.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa kondisi lalu lintas NTB saat ini cukup padat. Di beberapa jalur bahkan hampir menyentuh angka maksimal PCR rasio yaitu 0,74. Berdasarkan survei Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), di daerah Mantang-Praya PCR rasio nya mencapai 0,6.
Di tahun ini saja segitu, kalau 10 tahun ke depan kan otomatis bisa bertambah lagi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Bukan lagi kita menunggu LHR nya tumbuh lagi, pungkasnya. (era)
