Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemprov NTB dalam membangun NTB lima tahun ke depan. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029.
Komitmen itu disampaikan Gubernur saat menyampaikan sambutan di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard, pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.
Gubernur menegaskan, sebagai Provinsi Kepulauan, NTB yang telah ditetapkan di dalam RPJMN tahun 2025-2029. Yakni, NTB sebagai pusat pariwisata petualangan dan lumbung pangan, memiliki potensi yang kaya dalam bidang agromaritim.
Selain itu, komoditas unggulannya sangat beragam seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, pariwisata serta pertambangan dan energi. Namun, ujarnya, tantangan pemerintah daerah di NTB adalah memacu pertumbuhan non tambang dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. ‘’Dan tidak bergantung pada pertumbuhan dengan tambang, karena dampaknya terhadap penurunan kemiskinan tidak signifikan,’’ ujarnya.
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, pembangunan sektor pariwisata diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect pada peningkatan ekonomi kreatif serta berkembangnya hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Dalam hal ini, diharapkan kontribusi sektor pariwisata meningkat dari 11,64 %, yang direncanakan tahun 2025, menjadi 12,60 % di tahun 2029. Selain itu, proporsi nilai tambah ekonomi kreatif provinsi terhadap PDRB ekonomi kreatif nasional, dari 0,39 yang diproyeksikan pada tahun 2025, menjadi 0,47 % di tahun 2029. “Demikian pula kontribusi industri pengolahan dapat meningkat dari 7,66 % pada tahun 2025, menjadi 9,92 % pada tahun 2029,” harapnya.
Transformasi ekonomi, sosial dan tatakelola dalam lima tahun, tambahnya, diharapkan dapat terwujud, sehingga mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang menjadi tujuan akhir dari seluruh agenda pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.
“Saat ini jumlah penduduk miskin NTB masih lebih tinggi dari nasional dan ditargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol dan tingkat kemiskinan berada di bawah 10 % pada tahun 2029,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan, arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD dalam menjawab berbagai tantangan, seperti tingkat kemiskinan di atas nasional, PDRB per kapita dalam kategori lower middle income, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, karena masih dipengaruhi tambang. Dalam hal ini, beberapa hal yang direncanakan inline dengan arahan dalam RPJMN 2025-2029, seperti menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 %, menuju nol kemiskinan ekstrem, mengikhtiarkan laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan 9 % di tahun 2029. Selain itu, menurunkan kesenjangan sampai dengan 0,328, mencapai indeks modal manusia sampai ke 0,60 dan memastikan kualitas lingkungan hidup di NTB pada kondisi yang baik di angka 77,03.
Sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan, RPJMD ini telah menetapkan visi yang akan dicapai dan telah dijabarkan melalui 7 misi pembangunan daerah, 10 program unggulan, dengan 3 agenda prioritas utama. Agenda prioritas utama dalam RPJMD adalah, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan sub sektornya, serta menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Sementara, 10 program unggulan adalah NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected.
Gubernur juga menjelaskan, RPJMD NTB tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama, dari empat fase implementasi RPJPD NTB tahun 2025-2045, yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 9 tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (rpjpd) Provinsi NTB tahun 2025-2045 dan disusun berdasarkan strategic direction dari RPJPN tahun 2025-2045.
“Arah pembangunan di dalam rancangan awal RPJMD NTB ini, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bersifat imperatif, termasuk sasaran pembangunan Provinsi NTB yang ingin dicapai hingga 5 tahun ke depan,” terangnya.
Namun, berbagai proyeksi dan target di atas, dapat dicapai apabila kebijakan dan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selaras dan saling mendukung, dari tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota. “Kami akan mendukung penuh visi misi nasional berupa Asta Cita Prabowo Gibran, serta memastikan bahwa NTB turut serta menyukseskan agenda SDGS 2030,” ujarnya.
“Kita butuh cara baru dalam mengelola NTB. kita akan memperbaiki tata kelola keuangan, tata kelola perencanaan dan pembangunan, hingga tata kelola sumber daya manusia,” tambahnya.
Berbagai Terobosan
Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menjelaskan berbagai terobosan Pemprov NTB dalam beberapa waktu mendatang. Sebagai provinsi kepulauan, NTB telah memulai studi kelayakan pembangunan kompleks silo pangan berkapasitas awal 100.000 ton untuk beras, gabah, dan jagung di Pulau Sumbawa dan Lombok.
Pemprov NTB, lanjut Iqbal bersama dengan Kementerian Pertanian saat ini tengah mengoptimalisasi 10 ribu lebih hektar lahan dan revitalisasi irigasi 40 ribu lahan yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
NTB juga sedang melakukan uji kelayakan dengan ITS agar provinsi ini memiliki angkutan logistic berbasis kapal tongkang bermesin propeller guna meningkatkan konektivitas antar pulau tanpa bergantung pada dermaga besar.
“Akan kesulitan untuk membangun berbagai dermaga besar, selain biayanya yang tinggi, membutuhkan kedalaman yang sangat dalam,” katanya.
Di sektor kelautan, NTB mulai menggeser fokus dari penangkapan ikan ke budidaya ikan. “Yang selama ini bertumpu pada ikan tangkap, kedepannya kita akan dorong budidaya berbagai ikan di NTB,” tambahnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini juga menargetkan NTB menjadi pusat kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan ambisi mengadakan satu event besar nasional atau internasional setiap bulan.
“Bulan Juli nanti, NTB menjadi tuan rumah Fornas, event olahraga tradisional terbesar di Indonesia yang akan dihadiri hingga 10.000 peserta,” ungkapnya.
Konektivitas udara dan laut pun terus diperbaiki, termasuk penjajakan pembukaan rute internasional baru ke Bangkok dan pengoperasian jalur kapal cepat Sanur – Senggigi dan Sanur – Mandalika.
Menurutnya, NTB kaya akan destinasi wisata. Namun, konektivitas antar destinasi di daerah ini perlu diperkuat, agar pengembangan pariwisata di daerah bisa maksimal. Oleh karenanya, ia mendorong perbaikan infrastruktur jalan khususnya di daerah wisata untuk menghubungkan antara destinasi yang satu dengan destinasi lainnya. “Ini termasuk upaya kita mengembangkan Senggigi yang kini mati suri,” ucapnya.
Menyinggung soal pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat dikritik oleh Mendagri, Iqbal mengaku selama ini Pemprov NTB bergantung pada sektor tambang, untuk melepas ketergantungan ini, Pemprov NTB akan melakukan diversifikasi dengan meningkatkan sektor lain. Bahkan, di tahun 2029 ia berharap kontribusi beberapa sektor non tambang dapat meningkat, seperti sektor pariwisata naik dari 11,64% menjadi 12,60% dan industri pengolahan dari 7,66% menjadi 9,92% pada 2029. (ham/era)
