Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi kerja keras Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang bekerja keras meyakinkan pemerintah pusat agar melakukan relaksasi kebijakan di sektor tambang. Upaya ini dianggap penting dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Mendagri juga memberikan 9 arahan untuk mencapai triple agenda atau tiga tujuan utama Pemprov NTB di kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Sembilan arahan tersebut disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, di Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.
Tito mengatakan, untuk mencapai tiga target utama yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata global, Pemprov NTB perlu melakukan musyawarah untuk perencanaan pembangunan dengan cara top down dan bottom up.
Musyawarah top down dan bottom up artinya metode diskusi yang dimulai dari detil atau komponen terkecil, lalu ditingkatkan hingga mencapai keseluruhan. “Musyawarah untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan rencana program-program pemerintah pusat dan daerah di semua tingkatan,” ujarnya, Rabu, 4 Juni 2025.
Selanjutnya, Tito berpesan kepada pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks, pembangunan manusia, gini ratio, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem sebagai target untuk penyusunan program yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi NTB di awal triwulan pertama tahun ini menjadi perhatian sebab mengalami kontraksi hingga 1,47 persen. Jika dibandingkan dengan daerah lain, NTB menempati posisi kedua terendah setelah Papua Tengah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter untuk mengukur kemajuan suatu daerah, apabila ekonomi minus menunjukan adanya kemunduran daerah tersebut.
“Bagi saya angka pertumbuhan ekonomi adalah angka yang paling penting bagi semua daerah yang harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena angka pertumbuhan itu menunjukan daerah itu lagi maju, atau lagi stagnan, atau dia menurun, mundur,” katanya.
Karena pertumbuhan ekonomi NTB masih ditopang oleh sektor tambang, Tito mengaku akan membantu Gubernur NTB untuk melobi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan izin relaksasi tambang.
“Saya baru saja telepon dengan Pak Bahlil dan besok ngajak ketemu. Saya tahu pak gubernur sudah bekerja keras untuk menyampaikan agar dilakukan relaksasi,” katanya.
Pemprov NTB juga diminta memperkuat program standar pelayanan minimum enam pelayanan dasar urusan pendidikan, yaitu kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan, pemukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
“Memperkuat bidang pendidikan baik formal maupun non formal, peningkatan kualitas kesehatan terutama penanganan dan pencegahan stunting,” tambahnya.
Kemudian, menciptakan inovasi dan kreasi pembangunan yang berbasis ramah lingkungan terutama di bidang pertanian, peternakan, kelautan (perikanan), pariwisata yang memiliki potensi amat besar di NTB, dan jangan terlalu mengandalkan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Melakukan efisiensi sehingga setiap rupiah benar-benar berarti untuk rakyat. Pemerintah, ujarnya tidak dilarang untuk melakukan kegiatan rapat pertemuan yang dianggap penting di hotel-hotel atau restoran sepanjang benar-benar bermanfaat sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.
Disampaikan, kendati adanya efisiensi, namun pemerintah perlu juga melaksanakan rapat atau agenda di hotel maupun restoran. Kegiatan pemerintah di hotel dan restoran disebut mampu menumbuhkan perekonomian daerah.
“Saya sudah memberikan kesempatan surat edaran saya untuk melakukan realokasi efisiensi tapi satu program saya kita harus pikirkan hotel, restoran mereka juga punya karyawan, mereka punya supply chain, makanan ini menghidupi juga para produsen. Kurangi boleh tetapi jangan sama sekali tidak ada tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran,” jelasnya.
Meskipun Mendagri telah memberikan kelonggaran pelaksanaan rapat di hotel maupun restoran, pemerintah daerah, diharuskan untuk sadar diri dan tidak memanfaatkan anjuran ini sebagai alasan untuk melaksanakan agenda di luar secara terus-terusan.
“Daerah dibiarkan saja kegiatan di hotel, perjalanannya dinas tapi tolong pake perasaan, seandainya rapat tiga kali cukup empat kali cukup jangan dibikin 10 kali. Bukan berarti tidak boleh, boleh saya tegaskan boleh,” tambah Tito.
Lebih lanjut, Pemprov diminta untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dengan upaya-upaya kreatif berdasarkan potensi wilayah termasuk mempermudah perizinan berusaha, jaminan berusaha, membangun infrastruktur seperti akses jalan, air, listrik, membuat mal pelayanan publik, serta menyelesaikan RTRW dan RDTR yang juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja.
“Berikan Ruang kemudahan berusaha dan investasi swasta, permudah melalui regulasi yang diterbitkan oleh Pemda, dan lakukan pemberdayaan dan peningkatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) & Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” terangnya.
Menciptakan kekompokan seluruh stakeholder pusat-daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan desa. Adapun DPRD dikatakan berperan untuk menjadi penyeimbang check and balance bagi eksekutif. Pokok pikiran/pokir harus diakomodir tapi harus sesuai dengan ketentuan. Visi misi kepala daerah terpilih lebih utama.
Terakhir, menciptakan suasana stabilitas politik dan keamanan untuk memberi ruang berlangsungnya pembangunan dengan aman, lancar, dan sukses. (era)
