Selong (Suara NTB) – Komisi III DPRD Lombok Timur (Lotim), Senin, 16 Juni 2025 mendatangi kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Para wakil rakyat ini meminta agar bantuan sosial untuk UMKM ini benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya bersifat konsumtif.
Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi usai bertemu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, M. Safwan menjelaskan penyaluran bansos ini merupakan salah satu prioritas Bupati Lotim. Tahun 2025, Pemkab Lotim mengalokasikan Rp 20 miliar untuk bantuan sosial bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu ada pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Rp 5 miliar.
Alokasi dana sebesar Rp 25 miliar untuk UMKM Lotim itu katanya bukan dana yang kecil. Diminta kepada eksekutif menjalankan program penyaluran bantuan tepat sasaran. Seperti program KUBe selama ini terus ada setiap tahunnya. Selama ini, pemerintah belum memiliki tolak ukur atas imbas dari program tersebut.
“Kita tidak tahu, program ini apakah penerima bantuan KUBe itu berhasil, sangat berhasil atau stagnan. Jadi bukan tidak ada imbas, tapi indikator bacaan imbas itu yang tidak ada,” ucapnya.
Dewan Lotim tidak tahu selama ini data pasca penyaluran bantuan. Dinas belum memiliki indikator atas keberhasilan dari bantuan yang diberikan.
Dewan menyarankan agar eksekutif memiliki program yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Jika diperlukan ada pelatihan dulu kepada calon penerima manfaat, maka dipersilakan untuk dianggarkan. Bantuan permodalan ada ditambah lagi dengan keberhasilan menjalankan program usaha.
Bantuan yang diberikan kepada kelompok dihadapkan tidak menjadi sia sia, seperti melepas ikan di kolam, tapi tidak diketahui apakah sudah besar atau belum. Hal ini karena faktor tidak ada indikator penilaian tersebut.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Muhammad Safwan saat ini sedang proses verifikasi dan validasi proposal calon penerima bantuan Rp 20 miliar dari pemerintah.
Sesuai arahan Bupati Lotim, sasaran penerima bantuan adalah pedagang kecil seperti pedagang bakulan. Diskop dan UKM sedang menyiapkan petunjuk pelaksanaan.
Kabid Pembinaan UKM, Hirsan menambahkan tahun 2025 ada Rp5 miliar untuk KUBe. Anggaran sangat minim. Harapannya ke depan ada dana pelatihan agar para pengurus KUBe agar bisa meningkatkan kapasitas kelompok.
‘’Sekarang Lotim sudah punya ada berupa Pusat Layanan Usaha Terpadu yang dapat digunakan untuk melatih pengusaha UMKM untuk bisa lebih berkembang,’’ terangnya. (rus)
