Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah menunjukkan progres yang cukup maju untuk persiapan pembangunan program Sekolah Rakyat. Sampai dengan saat ini tahapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di NTB telah memasuki tahap 1A hingga 1C, yang tersebar di beberapa wilayah di NTB.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Nunung Triningsih menyampaikan bahwa tahap 1A Sekolah Rakyat, saat ini berlokasi sementara di gedung Sentra Paramita, dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang yang terdiri dari 50 siswa laki-laki dan 50 perempuan. Mereka merupakan siswa tingkat SMP yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat. Proses belajar mengajar akan dipindahkan ke lokasi tetap yang tengah disiapkan.
Sementara itu, tahap 1B dilaksanakan di Gedung Eks-Akper di Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Pada tahap ini, jenjang pendidikan yang dibuka adalah tingkat SMA dengan total 125 siswa, terdiri dari 65 laki-laki dan 60 perempuan.
“Saat ini proses penetapan peserta didik masih menunggu penerbitan SK Gubernur. Drafnya sudah diajukan dan tengah diproses di tingkat asisten pemerintahan,” jelas Nunung Triningsih pada Jumat, 4 Juli 2025.
Adapun tahap 1C menyasar jenjang Sekolah Dasar (SD), dan tersebar di dua lokasi: SKB di Lombok Barat serta BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan di Lombok Timur. Masing-masing lokasi direncanakan menampung 100 siswa. “Arahan terbaru, seluruh siswa tahap 1C akan berada pada jenjang SD. Ini merupakan bagian dari penyesuaian kebutuhan dan kesiapan daerah,” imbuh Nunung.
program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin, khususnya mereka yang berada dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
Diketahui Sekolah Rakyat tersebut merupakan salah satu terobosan unggulan pemerintah pusat dalam menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Terutama bagi masyarakat miskin yang masuk data Desil 1 dan Desil 2?
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekolah biasa. Ini sekolah unggulan karena memberi ruang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan juga layanan kesehatan secara gratis dan layak,” jelas Nunung.
Menurut Nunung, program ini sangat berpihak pada keluarga prasejahtera dan menjadi bukti konkret keberpihakan negara terhadap warganya yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Sekolah rakyat tersebut juga sebagai bagian dari sistem intervensi sosial yang holistik bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Kami di daerah akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi keluarga miskin,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos NTB, Armansyah menambahkan bahwa tujuan dibangunnya Sekolah Rakyat untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis kepada keluarga miskin. Anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut diharapkan dapat membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan.
“Tujuan sekolah rakyat itu kan sekolah unggulan untuk orang miskin, supaya nanti bisa memutus mata rantai kemiskinan. Jadi orang tuanya miskin, kalo anak-anak dibiarkan tidak sekolah malah miskin lagi, sehingga nanti dibangun karakter dan semangat untuk bisa keluar dari kemiskinan,” jelasnya.
Lebih teknis, Armansyah menjelaskan bahwa secara kurikulum tidak akan berbeda dari sekolah umumnya, namun Sekolah Rakyat menekankan pada pendidikan karakter dan semangat juang anak-anak tersebut.
“Kalau kurikulumnya emang harus sama, karena diurus oleh dinas pendidikan, jadi koordinasi dan konsultasi dengan dinas mulai dari gurunya, kurikulumnya dan sebagainya. Perbedaannya itu kalau sekolah umum kan belajar pendidikan seperti biasa, kalo yang SR ini membangun karakter dan semangat juang anak-anak itu supaya membawa orang tuanya keluar dari kemiskinan,” pungkasnya. (ndi/*)
