ANGGOTA Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, dengan menelan biaya Rp22 triliun tidak ekonomis.
“Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan atau port to port masih jauh dari kata realistis,” ujarnya di Mataram, NTB, Selasa.
Menurut Mori, rencana pembangunan jalan tol sepanjang 88 kilometer itu tidak ekonomis bagi masyarakat dan investor. Bahkan, anggaran itu terlalu berat buat APBN dan APBD.
“Ada usulan jalan bypass dengan memperbaiki jalur yang sudah ada di jalur bypass BIL menuju Sengkol hingga Kayangan. Kalau itu sangat memungkinkan,” ujar anggota dewan dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu.
Dalam skema pembangunan jalur bypass itu, segmen pertama akan melewati jalan sudah ada di Bundaran BIL Gerung hingga menuju Sengkol. Pada segmen kedua, akan dibangun pelebaran dari Sengkol hingga ke Pringgabaya.
“Jadi, akan dibangun sebagian. Kan dari Sengkol ke Pringgabaya itu jalur provinsi. Itu nanti akan ditingkatkan menjadi jalur nasional,” terang Mori.
Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini menyatakan berdasarkan hitungan biaya pembangunan jalan bypass meneruskan bypass BIL-Bundaran Gerung hingga ke Pringgabaya menuju Pelabuhan Kayangan itu ditaksir akan menelan biaya Rp3,56 triliun.
Itu pun banyak digunakan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, daripada harus membangun jalan tol yang anggarannya Rp22 triliun.
“Rencana itu lebih bagus menuju Pelabuhan Kayangan. Karena jalur sekarang dari Mataram ke Kayangan sudah jenuh bisa kita usai melewati jalur ini,” ucapnya.
Mori mengatakan rencana pembangunan bypass ini akan disuarakan di Kementerian PU. Mori juga berkomitmen rencana ini bisa direalisasikan dalam waktu lima tahun ke depan.
“Ini akan kita suarakan satukan pendapat semua, baik gubernur, menteri, DPR RI kita satukan, karena ini sangat memungkinkan. Kalau tol tidak mungkin, tidak ekonomis. Karena lalu lintasnya tidak banyak, pengusaha rugi. Apalagi pembebasan lahan tol saja Rp2 triliun. Belum lagi ada sengketa tanah,” katanya. (ant)
